Jakarta, InfoPublik - Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo menyatakan, kapal tol laut dan kapal perintis reguler selalu siap melayani rute kapal penyeberangan yang rusak. Hal tersebut dimaksud agar pendistribusian barang dari Ambon ke beberapa daerah di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tidak terganggu. 

Menurutnya, Pemerintah selalu memiliki rencana cadangan bila menemukan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait permasalahan ketersediaan kapal pengangkut logistik.

"Kita ada kapal tol laut dan juga kapal perintis yang masuk ke wilayah Maluku dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Maluku khususnya Ambon. Jika masih kurang pasokan logistik ke Pulau Ambalau, kami akan melakukan omisi atau deviasi kapal perintis trayek lain yang ada di sana agar distribusi logistik tetap berjalan lancar sambil menunggu kapal penyeberangan KMP. Tanjung Kabat beroperasi kembali," kata Dirjen Agus, Selasa (12/6).

Sebagaimana diketahui, pada Senin (11/6) diberitakan bahwa kapal penyeberangan, KM. Tanjung Kabat yang merupakan kapal dengan jaringan trayek perintis Ditjen Perhubungan Darat dan merupakan kapal yang diandalkan masyarakat Pulau Ambalau (73 mil dari Ambon) untuk mengangkut barang kebutuhan dikarenakan jadwalnya yang lebih cepat dari pada kapal perintis reguler mengalami kerusakan dan belum ada penggantinya.

"Jadi kapal tol laut dan kapal perintis reguler selalu siap, namun karena kapal KMP. Tanjung Kabat yang menjadi andalan masyarakat Pulau Ambalau rusak, maka distribusi barang kebutuhan mereka menjadi terhambat padahal ada kapal lainnya yang bisa menjadi pilihan dalam distribusi barang kebutuhan," ungkap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon, Henry Tondang.

Atas kejadian itu, Henry menyampaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan kapal-kapal lain yang sudah disiapkan Pemerintah agar distribusi barang kebutuhan tetap berjalan lancar dan normal.

"Saat ini distribusinya sudah berjalan lancar dan normal dengan menggunakan kapal-kapal yang sudah ada. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala BPTD Wilayah XXIII Maluku, Herman, agar kapal KMP. Tanjung Kabat yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bipolo Gidin agar dapat segera dioperasikan kembali sesuai trayeknya atau dicarikan penggantinya," kata Henry.

Atas kejadian itu, Dirjen Agus mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemda Ambon dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut untuk mengantisipasi permasalahan kekurangan kapal untuk mengangkut logistik. 

"Kapal swasta dan yang dioperasikan Pemda juga harus selalu siap beroperasi dan harus ada Contingency Plan antara Pemda dan Kantor KSOP Ambon jika ada salah satu kapal yang berhenti beroperasi. Intinya, kita harus melayani masyarakat sebaik mungkin. Untuk itu, negara hadir untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi," tambah Dirjen Agus.