:
Oleh Noor Yanto, Kamis, 31 Mei 2018 | 20:46 WIB - Redaktur: Noor Yanto - 407
Yogyakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat mengungkapkan, masyarakat Yogyakarta siap siaga apabila sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi.
Hal ini disampaikan Dirjen kepada media usai meninjau kesiapan berbagai unsur penanggulangan bencana yang ada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yakni Posko Induk Tagana DIY, Gudang Logistik Penanggulangan Bencana Dinas Sosial DIY, Kampung Siaga Bencana (KSB) Minomartani, Barak Pengungsian Minomartani dan KSB Umbulharjo yang berjarak sekitar 10 km dari puncak Gunung Merapi.
"Saya pastikan ketersediaan logistik, kesiapan masyarakat, kesiapan Tagana dan pemerintah daerah, semua berjalan on the track sehingga bila terjadi bencana semua unsur sudah siap," tegasnya kepada media di Yogyakarta, Rabu.
Dirjen mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana sangat penting bagi semua pihak mengingat Yogyakarta dan sekitarnya merupakan wilayah yang rawan bencana. Kehadiran Tagana dan Tim KSB bersama Dinas Sosial sangat penting dalam menentukan upaya mitigasi dalam mengurangi resiko bencana Gunung Merapi.
"Kesiapsiagaan ini menjadi keharusan. Ada atau tidak ada bencana kita harus menyadari wilayah DIY terutama yang dekat Merapi harus mulai hidup harmoni dengan lingkungan bencana. Living in the harmony with disaster," paparnya.
Di Posko Induk Tagana DIY, Dirjen melihat Tagana telah menyiapkan sebuah sistem informasi dengan memanfaatkan Google Earth untuk memetakan dan memperbarui informasi dan data logistik bencana, permakanan, peta potensi wilayah terancam, kesiapan Kampung Siaga Bencana, perkiraan penyintas/ pengungsi, mengetahui jenis kebutuhan dasar pengungsi di setiap titik pengungsian, stok logistik, dsb.
"Ini adalah inovasi yang sangat bagus. Informasi semacam ini sangat diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi dan warga terdampak dapat terpenuhi dan memastikan setiap penanganan kebencanaan telah dilakukan dengan tepat dan sesuai kebutuhan," katanya.
Di Gudang Logistik Penaggulangan Bencana Dinas Sosial DIY, Dirjen juga melihat langsung jenis dan jumlah logistik maupun permakanan dan memastikan jumlahnya mencukupi bila terjadi bencana. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi KSB Bimosakti Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman untuk meninjau kesiapsiagaan Tim KSB Bimomartani sekaligus meninjau Barak Pengungsian Bimomartani.
"Tagana dan Tim Kampung Siaga Bencana adalah andalan bangsa dan negara dalam kebencanaan. Saudara-saudara adalah para Pejuang Kemanusiaan yang luar biasa," tuturnya.
Erupsi Merapi
Seperti diketahui sejak 11 Mei 2018 lalu hingga siaran pers ini diturunkan, terjadi sejumlah letusan freatik dan magmatik dari erupsi Gunung Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) bahkan mencatat sejumlah aktivitas kegempaan di Gunung Merapi masih terjadi hingga hari ini, Rabu (30/5) pukul 00.00 hingga 06.00 WIB.
Saat ini, Merapi masih berstatus waspada (Level II) dan BPPTKG mengeluarkan rekomendasi yang dirilis pada 25 Mei yakni: (1) Radius 3 km dari puncak Gunung Merapi dibatasi dari aktivitas penduduk, (2) Penduduk yang tinggal dan beraktivitas di luar radius 3 km dapat terdampak abu letusan namun tidak membahayakan jiwa, (3) Jika terjadi perubahan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali, (4) Letusan masih mungkin terjadi dalam waktu yang akan datang, masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Merapi agar meningkatkan kesiapsiagaan dan mengantisipasi bahaya abu.
“Melihat kondisi ini maka penting bagi Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa dari sisi sumber daya manusia, sumberdaya kendaraan untuk evakuasi, Kampung Siaga Bencana, dan jumlah stok logistik telah siap,” kata Harry.
Ia menjelaskan, penanganan bencana sesuai standart operasional prosedure yang dilaksanakan Kementerian Sosial meliputi tahap Prabencana, Pada Saat Bencana dan Pascabencana.
Pada tahap prabencana, Kementerian Sosial membangun Sistem Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial, Menyiapkan sarana dan prasana pendukung, Mengembangkan kapasitas SDM Tagana dan relawan sosial, Membentuk Kampung Siaga Bencana, Membentuk Forum Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal, Sosialisasi, simulasi, dan gladi lapangan.
Tahap Kedua, pada saat Bencana adalah mengaktivasi Sistem Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial, Pengerahan SDM Tagana dan relawan sosial, Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya, advokasi dan layanan dukungan psikososial.
"Di antaranya mendirikan Dapur Umum Lapangan, pemenuhan kebutuhan logistik pengungsi, dan layanan dukungan psikososial kepada korban terdampak bencana," tambah Dirjen.
Tahap Ketiga atau Tahap Pascabencana, adalah pemberian bantuan pemulihan (santunan sosial, jaminan hidup dan bantuan stimulan lainya), advokasi dan layanan dukungan psikososial, dan melaksanakan rujukan.
“Pemerintah juga menyiapkan Program Keluarga Harapan (PKH) Akses untuk korban bencana yang karena bencana alam menjadi miskin karena kehilangan harta benda. Mereka harus segera diintervensi bantuan sosial pemerintah," paparnya.
Melibatkan Masyarakat
Harry mengatakan agar upaya pencegahan dan penanganan bencana berjalan maksimal, maka Kementerian Sosial melibatkan masyarakat untuk mitigasi bencana.
“Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam hal ini, kami membentuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB),” terangnya.
TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Saat ini jumlah personil Tagana sebanyak 37.817 orang dan 63.140 Sahabat Tagana dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
"Seiring berjalannya waktu, TAGANA terus berkembang hingga saat ini telah memiliki Sahabat TAGANA sebanyak 63.140 orang. Mereka berasal dari lintas profesi di antaranya jurnalis atau wartawan, artis dan pekerja seni, organisasi masyarakat, dan sebagainya," paparnya.
Selain TAGANA, Kementerian Sosial juga mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana melalui KSB. Saat ini terdapat 597 KSB di seluruh Indonesia. KSB merupakan wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana.
Tujuan KSB adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat, mengorganisasikan masyarakat terlatih untuk siaga bencana, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada untuk penanggulangan bencana.
"Intinya agar masyarakat dapat waspada terhadap bencana, siaga pada perubahan lingkungan yang ekstrim, serta mengetahui langkah-langkah yang diperlukan dalam menanggulangi bencana," kata Dirjen. (Humas Kemensos)
