:
Oleh lsma, Selasa, 22 Mei 2018 | 09:01 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 294
Jakarta InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengatakan peluncuran program sistem perizinan terpadu (online single submission/OSS) yang semula akan dilakukan pada 21 Mei 2018 ditunda karena belum adanya kesiapan sumber daya manusia Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Kami masih menunggu BKPM menyelesaikan SDM dan struktur organisasinya," kata Darmin di Jakarta, Senin (21/5).
Meski demikian, Menko Perekonomian optimis bahwa program untuk memberikan kemudahan berusaha tersebut akan diluncurkan pada Mei 2018.
"Mestinya tetap diluncurkan di Mei, tanggalnya saja yang berbeda. Itu akan diluncurkan pada saat SDM (BKPM) siap," tegasnya.
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawadi mengatakan, sistem Online Single Submission (OSS) tetap diluncurkan pada Mei 2018. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan lembaga penyelenggara untuk menangani implementasi OSS ke depan.
"Beliau (Presiden Joko Widodo) meminta kelembagaan penyelenggaranya harus permanen, SDM harus cukup, dan kompeten. Ini yang segera kita siapkan. Tadi Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution) sudah arahkan agar kelembagaan ini cepat selesai dan bisa diluncurkan bulan ini," ujarnya.
Edy mengaku, masih ada 90 pemerintah kabupaten/kota yang belum membentuk Satuan Tugas (Satgas). Peran satgas ini sangat penting dalam mengawal dan membantu penyelesaian izin atau masalah yang dihadapi investor. "Bagi yang belum membentuk satgas maka pengawalan berusaha akan dilakukan oleh satgas di tingkat provinsi," kata Edy.
Kepala BKPM Thomas Lembong menambahkan, nantinya pelaksanaan sistem terpadu ini dilakukan secara bertahap di beberapa daerah di Indonesia paling lambat akhir Mei 2018.
"Rencananya luas sekali, ambisius sekali membentuk satgas nasional. Sekretaris jenderal kementerian/lembaga, seluruh sekretaris daerah. Program seambisius ini sudah pasti harus bertahap. Yang mana duluan, mana belakangan. Harus dipilih," ujar Thomas di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/5).
Thomas menjelaskan, persiapan memang dilakukan dengan hati-hati. Sebab pemerintah merancang sistem terpadu bisa digunakan untuk jangka panjang. Termasuk, model sistemnya yang dirancang fleksibel.
