Jakarta,InfoPublik- Pemerintah daerah (Pemda) harus fokus dalam perencanaan pembangunan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan kondisi masyarakat.

“Tantangan yang dihadapi bangsa ini, selain ketimpangan sosial, yang harus dicemati adalah areal rawan korupsi, seperti perencanan anggaran. Ini yang kerap menjadi sumber korupsi,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/5).

Menurut Mendagri, kepala daerah sebagai kepala pemangku kebijakan bersama dengan DPRD, harus bisa bersinergi dalam melakukan perencanaan.

"Mekanisme jasa dan barang pembelian harus dicermati dengan baik. Gubernur, bupati, walikota tidak harus ikut apa yang digariskan oleh DPRD, apalagi kalau ada tekanan-tekanan. Kalau enggak bisa, ya bisa membuat Perda atau peraturan bupati dan  gubenur. Jangan sampai kejadian di Malang dan Jambi terulang,” paparnya.

Mendagri menegaskan, masalah perizinan, pajak dan retribusi juga harus dicermati. "Perizinan yang harus transpran dan berbasis IT, e-planning, e-budgeting ini harus dicermati dengan baik. Termasuk perbaikan penghasilan. Memang beda antara satu provinsi dengan lainnya, antara tingkat II dan lainnya tapi bagaimana ini agar bisa,” ungkapnya.

Dia menceritakan, saat ini Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Atambua, Nusa Tenggara Timur, jauh lebih bagus daripada pos lintas di Timor Leste.

"Di Jawa Barat ada waduk besar, kalau mau dikerjakan serius terencana empat tahun selesai. Peletakkan batu pertama oleh Bapak Soekarno, baru kemarin diselesaikan oleh Pak Jokowi. Di Aceh juga, saya datang ada jembatan indah, jalannya mulus, jalannya setelah saya lihat sungainya enggak ada dan ini bukan daerah banjir kenapa dibuat jembatan segala? Ini saya kira antara perencaaan dan memastikan program itu juga baik jangka pendek jangka panjang harus dipastikan dengan baik," pungkasnya.