:
Oleh Yudi Rahmat, Rabu, 16 Mei 2018 | 14:49 WIB - Redaktur: Juli - 1K
Jakarta, InfoPublik - Pengamat Terorisme Universitas Indonesia Solahudin menilai Sosial media memegang peran sangat penting terkait gerakan kelompok teroris di Indonesia.
"Bahkan hal itu terkait erat dengan kecenderungan saat ini bahwa hanya perlu waktu kurang dari setahun untuk seseorang menjadi seorang radikalism," kata Solahudin dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Cegah dan Perangi Aksi Teroris, di Jakarta, Kamis (16/5).
Ia mengungkapkan, terkait aksi terorisme di Rusun Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur, korban selamat yang merupakan salah seorang anak dari pelaku teroris mengungkapkan, ayahnya belajar merakit bom lewat media sosial.
Pengakuan anak tersebut kata dia, memiliki makna tersendiri bagi publik Indonesia. Kelompok ekstrimis, radikal, atau teroris di Indonesia nyatanya memanfaatkan secara maksimal media sosial untuk proses radikalisasi.
“Sebenarnya, oleh kalangan akademisi sudah terlihat gerakan ekstrimisme menggunakan media online yang nge-hits. Baik itu untuk peradikalisasian ataupun rekruitmen. Namun khusus di Indonesia, penggunaan media online oleh kelompok tersebut hanya terkait dengan upaya peradikalisasian," kata Solahudin.
Solahudin juga menjelaskan, berdasarkan hasil penelitiannya terhadap narapidana terorisme, sebanyak 85 persen di antaranya, melakukan aksi teror hanya dalam rentang kurang dari satu tahun, sejak pertama kali terpapar paham ISIS.
“Kemudian mencoba membandingkan dengan terpidana terorisme sejak 2002-2012. Ternyata, para napiter ketika itu rata-rata memerlukan waktu 5-10 tahun, sejak pertama kali terpapar sampai dengan terlibat dalam aksi terorisme,” tuturnya.
Solahudin juga menemukan hampir semua terpidana kasus teroris itu memiliki akun sosial media. “Sehingga saya (Solahudin) berkesimpulan semua pelaku aksi terorisme memang memiliki keterkaitan dengan sosial media," tegasnya.
Salah satu contoh peran media sosial mendorong percepatan peradikalisasian, salah satunya terkait terpidana teroris bernama Anggi, yang ditangkap aparat pada Agustus 2017, karena rencana peledakan bom di Bandung dan Jakarta.
“Anggi yang merupakan buruh migran di Hongkong, ditangkap pada Agustus 2017 karena merencanakan pemboman di Bandung dan Jakarta, bahkan sebagai pengantinnya. Anggi itu berasal dari Klaten. Pada November 2016, Anggi masih diketahui bukanlah sosok perempuan yang agamis, bahkan tidak berhijab. Tapi, pada Desember 2016, teman-temannya mulai melihat adanya perubahan," jelas Solahudin.
Selanjutnya pada Februari – Maret 2017, Anggi meng-upload dirinya tengah dibaiat di sebuah taman di Hongkong oleh Abu Bakar al Bagdadi. Pada April 2017, Anggi ditangkap aparat Hongkong dan dideportasi ke Indonesia.
“Di tanah air, Anggi menjalani proses deradikalisasi selama 2-3 minggu oleh Kemensos. Kemudian, dipulangkan ke kampungnya di Klaten. Namun sebulan kemudian, Anggi menghilang dari kampungnya, dan pada Agustus 2017, dia ditangkap Densus 88,” tuturnya.
Bagaimana hal itu terjadi, Solahudin mengungkapan, ternyata Anggi dalam kurun singkat bergabung dengan lebih dari 30 private chanel Telegram. Bahkan kemudian, kata dia, Anggi membuat chanel Telegram sendiri dan menjadi admin.
“Artinya, selama 24 jam Anggi terpapar pesan-pesan radikal sehingga proses radikalisasi ke dirinya berjalan sangat kencang. Inilah sebabnya sosial media sangat penting terkait radikalisasi. Bahkan, berperan sangat signifikan,” ungkapnya.
Walau begitu, Solahudin menjelaskan, peran media sosial nyatanya tidak terlalu signifikan terkait proses rekruitmen kelompok ekstrimis. “Peran medsos bagi kelompok ekstrimis di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di Eropa radikalisasi dan rekruitmen melalui medsos. Demikian juga di Malaysia. Tapi di Indonesia berbeda. Radikalisasi memang menggunakan medsos. Tapi rekruitmen lebih banyak dilakukan secara offline,” katanya.
Diungkapkan Solahudin, dari keterangan 75 napiter, tercatat hanya sebanyak tujuh kasus atau 9 persen yang bergabung dengan kelompok ekstrimis melalui sosmed. Sedangkan, 91 persen direkrut melalui offline, yakni tatap muka dan melalui forum keagamaan.
“Jadi untuk rekruitmen offline dan radikalisasi online. Kenapa offline menjadi pilihan di Indonesia, karena di Indonesia ada kebebasan untuk berekspresi dan berkumpul. Masih sangat mudah menemukan moment moment offline yang menyiarkan propaganda ISIS. Terlebih di negeri ini, UU Terorisme tidak memiliki satu pasal pun yang bisa menjerat orang yang mempromosikan tentang terorisme. Itulah sebabnya, kelompok ini cenderung tidak memerlukan online,” katanya.
Alasan kedua, menurut Solahudin, kelompok ekstrem tidak terlalu percaya pada media sosial untuk melakukan rekruitmen adalah karena dunia maya susah dipercaya.
“Banyak kasus penipuan terjadi di channel telegram yang terkait ISIS. Kasus Susan Elmira, si penipu pemalsuan dokumen untuk kelompok terorisme, dan Elang, penipu perempuan yang hendak berhijrah ke Suriah, menjadi contoh di antara sekian banyak kasus,” tutup Solahudin.
