:
Oleh Gusti Andry, Jumat, 27 April 2018 | 15:55 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 366
Jakarta, InfoPublik – Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan. Pasalnya pascakrisis, ada gap infrastruktur yang cukup tinggi. Demikian disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Progres Proyek Strategis Nasional 2018" yang digelar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (27/4/2018).
“Ketika bicara tentang pembangunan nasional, itu jangkanya panjang. Terkait infrastruktur, kita meyakini akan menjadi negara berpenghasilan tinggi jika pembangunan infrastruktur lebih cepat. Tapi hingga beberapa tahun setelah krisis, infrastruktur sebagai motor pertumbuhan masih dalam kualitas rendah. Stok infrastruktur Indonesia 38% dari PDB,” katanya.Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Wismana, juga masih kalah dengan negara tetangga. “Maka dari itulah, kita push dari pembangunan infrastruktur,” tuturnya
Walau begitu, diingatkan Wismana, pembangunan infrastruktur bukan sekadar itu. Maksudnya, kata dia, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan infrastruktur perkotaan, dan infra pendukung sektor unggulan. “Urban transport menjadi penting karena 52% penduduk kita sudah hidup di daerah urban,” katanya. Sementara itu, Wismana melanjutkan, konektivitas fisik harus dibangun untuk berbagai sektor unggulan, termasuk untuk seperti pariwisata. Ide konektivitas adalah untuk menurunkan biaya logistik.
“Ada beberapa pembangunan terkait itu, yakni bandara, kereta api, tol dan lainnya. Misalnya untuk mendukung 10 kawasan bali baru ,” katanya.Ujung dari segala pembangunan infrastruktur tersebut, menurut Wismana, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terkait strategi pendanaan infrastruktur, Wismana menegaskan, tentunya tidak bisa pemerintah menuntaskan sendirian. Harus ada, kata dia, kerangka pembiayaan yang mendorong peran swasta, termasuk di antaranya melalui KPBU dan PINA.
“Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesat Rp4.796,2 triliun. Yang dihandle oleh APBN dan APBD sebesar 41,3 persen. Sedangkan dari BUMN sebesar 22,2 persen dan swasta 36,5 persen,” katanya.
Kendati melibatkan swasta, Wismana menegaskan, tetap ada pengawasan negara agar tidak merugikan masyarakat. “Apalagi, swasta yang masuk di finasing dan pengoperasian. Dengan demikian, masyarakat justru bisa merasakan hasil pembangunan infrastruktur dengan lebih cepat dan kualitas lebih baik,” tuturnya.
Turut hadir sebagai narasumber lain dalam acara itu, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo.
Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).
