:
Oleh Gusti Andry, Jumat, 27 April 2018 | 15:51 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 297
Jakarta, InfoPublik- Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla mendorong pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama program pemerintahan. Termasuk di antaranya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didanai oleh APBN. Ada 245 proyek strategis nasional yang ditetapkan dan dikerjakan pemerintah untuk tujuan pemerataan.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proyek strategis nasional jadi sebuah langkah yang positif bagi pemerintah untuk memeratakan ekonomi daerah yang ada di Indonesia. Pasalnya, PSN yang tengah dikembangkan pemerintah merupakan suatu fondasi bagi pengembangan ekonomi secara keseluruhan.
Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis industri, dan kawasan strategis pariwisata. Dengan dibangunnya ketiga kawasan tersebut, secara tidak langsung pemerintah telah meletakkan dasar untuk perkembangan ekonomi.
Sebagai informasi, dari total 245 PSN ada 61 proyek di Sumatra dan sekitarnya, 24 proyek Kalimantan, 93 proyek di Pulau Jawa. Lalu ada 27 proyek di Sulawesi, 13 proyek di Papua, 15 proyek Bali dan Nusa Tenggara, serta 12 proyek yang sifatnya nasional seperti Palapa Ring.
Memasuki awal 2018, Presiden Jokowi meminta Menko Darmin mengevaluasi jalannya PSN. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui proyek mana yang dapat dilanjutkan dan yang tak mungkin dilanjutkan. Presiden Jokowi ingin agar proyek strategis yang sedang berjalan dan belum rampung pada tahun lalu untuk dikebut penyelesaiannya di tahun ini. Begitu pula proyek strategis yang sudah direncanakan tahun ini, sager harus dipastikan pengerjaannya.
Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan agar kemudahan berusaha dan investasi menjadi fokus pemerintah pusat hingga daerah hingga tahun depan. Ini mengingat adanya persaingan antara Indonesia dan negara tetangga lainnya. Seiring itu, pemerintah kemudian memutuskan untuk memangkas sebanyak 14 PSN. Kini, ada 222 PSN yang dilaksanakan pemerintah dengan total nilai sebesar Rp4.100 triliun.
Menko Darmin mengatakan, ke-14 PSN yang dipangkas itu bentuknya beragam. Ada yang proyek kereta api hingga kawasan ekonomi khusus. "Yang di-drop itu antara lain kereta api Jambi-Palembang, kereta api Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatra Utara, bendungan di Sulawesi Tenggara, dan kawasan ekonomi khusus Merauke,” paparnya, saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Total nilai investasi PSN yang dipangkas berjumlah Rp264 triliun. Menko Darmin juga mengatakan, pemangkasan PSN didasarkan pada sisi visibilitas.
Artinya, ke-14 PSN itu dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya. Meski memangkas 14 PSN, pemerintah juga menambah 2 PSN baru pada 2018.
Kedua PSN dimaksud adalah pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan program besar pemerataan ekonomi. Program pemerataan ekonomi itu di dalamnya termasuk sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria, dan peremajaan perkebunan rakyat.
Sumber Pembiayaan
Selain itu, dalam rangka mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari realisasi program PSN, hal ini telah mendorong pemerintah untuk menarik likuiditas yang sangat besar di pasar keuangan melalui penerbitan surat utang. Namun kebijakan itu dikhawatirkan memberi tekanan pada pasar yang berakibat suku bunga perbankan menjadi susah turun. Padahal, adanya suku bunga tinggi jelas akan berdampak pada kelesuan investasi swasta.
Selain itu, alih-alih berdampak signifikan, ekspansi pembangunan infrastruktur juga dikritik lantaran tidak serta-merta diikuti peningkatan produktivitas. Belum lagi, output ekonomi yang dianggap jauh dari memadai.
Efek menetes ke bawah atau multiplier effect secara ekonomis yang diharapkan muncul dari kebijakan fiskal ‘big push’ pada pembangunan infrastruktur ini, dikritik oleh para pengamat sebagai masih berdampak kecil saja alias tidak sebanding dengan upaya yang telah dilakukan. Pada titik ini juga muncul kritik treat dominasi peran BUMN pada sektor jasa kontruksi dan minimnya pelibatan pihak swasta nasional. Sedangkan pada konteks lainpun, kritik muncul karena banyaknya insiden kecelakan Kerry dalam proses pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN tersebut.
Mengingat lanskap narasi kritik itu sempat bermunculan, ada sejumlah hal yang harus dijelaskan secara gamblang ke publik. Seperti, bagaimana aspek keterjaminan dan kesinambungan sumber-sumber pembiayaan (APBN, BUMN dan Swasta/PINA/PPP) bagi keberlangsungan program PSN hingga tahap penyelesaian proyek-proyek tersebut di 2019? Kemudian, di 2019, PSN yang mana harus kelar dan proyek PSN mana yang tidak? Selanjutnya, apa multiplier effect dari didorongnya kebijakan PSN, baik itu terkait kenaikan jumlah serapan tenaga kerja maupun angka pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah lokasi pembangunan proyek-proyek PSN? Juga soal sejauh apa keterlibatan perusahaan swasta nasional pada realisasi program PSN?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial itulah, Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) digelar dengan membahas secara khusus dengan topik terkait. Mengusung topik “Membedah Keberlanjtan Proyek Strategis Nasional” sejumlah narasumber yang kompeten dan kredibel dihadirkan, yakni dari Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya, serta Bappenas
Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).
