:
Oleh lsma, Selasa, 24 April 2018 | 10:10 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 402
Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jaminan kesehatan universal menjadi salah satu bagian dari agenda kunci pembangunan negara, tidak hanya mendukung cita-cita sustainable development goals PBB.
Dalam rangkaian acara pertemuan musim semi World Bank 2018, Menkeu mengatakan hal ini penting bagi negara emerging dan berkembang dengan gap produktivitas dan bonus demografi yang menguntungkan. "Jaminan kesehatan universal diperlukan sebagai dasar dari pertumbuhan produktivitas kami dan keberlangsungan ekonomi. Partisipasi usia belajar dan populasi usia bekerja dalam sistem jaminan kesehatan yang berkualitas adalah penting untuk memastikan produktivitas, proses belajar, dan bekerja mereka tidak terhambat oleh isu kesehatan," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (24/4).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menguraikan pengalaman Indonesia dalam pengelolaan sistem jaminan kesehatan yang didesain dengan realistis.
"Berdasarkan pengalaman Indonesia, pertama dengan mempertimbangkan lingkungan yang terbatas dan gap dalam pembiayaan, pengadaan infrastruktur kesehatan dan tenaga kerja, desain dan versi jaminan kesehatan kami harus realistis. Itu didesain utamanya untuk masyarakat produktif dan rentan dari golongan bawah hingga menengah," terangnya.
Ia melanjutkan, kontribusi terhadap asuransi jaminan kesehatan berasal dari subsidi silang. "Kedua, harus berasal dari sistem yang memungkinkan kontribusi penerima jaminan kesehatan menerima model subsidi silang," jelasnya.
Lebih lanjut Menkeu menyampaikan, untuk membangun infrastruktur kesehatan dan tenaga kerjanya, Indonesia melibatkan pihak swasta. "Ketiga, melengkapi Jaminan Kesehatan Nasional kami, kami harus melanjutkan perkembangan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan tenaga kerja kami. Ini dapat dilakukan dengan dukungan pihak swasta," tuturnya.
Ia menambahkan, dalam kasus Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang besar, infrastruktur kesehatan dan pasokan tenaga kerja bukan hanya isu angka tetapi juga soal distribusi. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan pendidikan dan kebijakan tenaga kerja yang efektif, lembaga pendidikan lokal didorong untuk melatih lebih banyak lagi tenaga kesehatan medis serta memberi kompensasi untuk tenaga kesehatan di area yang terpencil.
