BPS Kota Padang Gelar Sosialisas Penyusunan Disagregasi PMTB

Padang,InfoPublik -  Untuk perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dibutuhkan  data investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan terperinci. Namun, selama ini data PMTB yang tersedia masih bersifat agregasi.

Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penyusunan disagregasi PMTB. Tahun 2018 ini kita susun bersifat disagregasi, itu berarti persektornya. Perubahannya seperti apa, kenaikannya, turunnya seperti apa. 

"Kalau dulu hanya agregsi atau gabungan saja.,”ujar Pjs Walikota Padang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel saat membuka kegiatan koordinasi dan sosialisasi penyusunan disagregasi PMTB, di Pangeran Hotel, Rabu (18/4).

 Kegiatan ini dilakukan, karena termasuk ke dalam salah satu dari prioritas nasional tahun 2018 yakni pengembangan dunia usaha dan pariwisata, yang di dalamnya mencakup perbaikan iklim investasi dan pencipataan lapangan pekerjaan.

 Kegiatan penyusunan disagregasi PMTB, dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2018 dilakukan pengumpulan data PMTB untuk seluruh unit institusi. Nantinya, dari hasil pengumpilan data tersebut, akan diperoleh data investasi  menurut lapangan usaha, pelaku investasi dan jenis investasi.

 “Tersedianya data PMTB yang rinci, akan membantu pemerintah mengambil kebijakan dalam meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor untuk berusaha. Tak hanya itu, juga daoat membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya,” kata Asnel.

 Hasil data PMTB ini bisa dijadikan perumusan berbagai kebijakan dan analisis secara makro maupun mikro. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan stok kapital yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Pemerintah Kota Padang merasa sangat penting akan ketersediaan data ini. Sehingga Pemko Padang mengeluarkan Surat Edaran Walikota pada bulan April 2018 tentang dukungan penyelenggaraan kegiatan disagregasi PMTB.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang Rizal mengatakan, kegiatan ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan pada 4 April lalu.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan data  khususnya data investasi yang rinci, akan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Mulai tahun ini dilakukan, dan akan seterusnya setiap tahun. 

"Jadi nanti data tersebut akan sangat berpengaruh dalam penyusunan dan perhitungan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah,”kata Rizal.

 Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang Hervan Bahar mengatakan, ada beberapa responden OPD untuk PTMB ini seperti seluruh kecamatan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian Dinkop, Dinaskerin, Dinas Perdagangan, DPUPR, Bapenda, dan BPKAD.

“Kami mengimbau seluruh dinas/ instansi maupun masyarakat yang terpilih sebagai responden pendataan disagregasi PMTB 2018 agar dapat membantu petugas lapangan dan bersedia memberikan keterangan yang valid kepada petugas,”sebutnya. (mcPadang/Wina/Irwandi Rais/toeb)