:
Oleh MC PROV ACEH, Senin, 16 April 2018 | 18:50 WIB - Redaktur: Tobari - 312
Banda Aceh, InfoPublik - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019, di Gedung DPR Aceh, Senin (16/4) dengan harapan Musrenbang RKPA tersebut bisa mewujudkan APBA yang berkualitas menuju Aceh Hebat 2017-2022.
Irwandi meminta Bappeda Aceh untuk melakukan perbaikan pola pelaksanaan Musrenbang secara fundamental. Karena ia yakin Aceh Hebat tidak akan terwujud bila tidak diawali dengan upaya perbaikan yang mendasar pada aspek perencanaan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Irwandi menyebut, ada beberapa perubahan yang mendasar dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini diantaranya, usulan program dan kegiatan tahun 2019 harus melalui proses pembahasan Musrenbang 2018. "Kepada seluruh stakeholders agar tidak menyampaikan usulan kegiatan maupun proposal kepada kami di luar forum musrenbang ini," tegasnya.
Ia meminta semua usulan program dan kegiatan harus diinput dalam e-Planning, karena di tahun ini sistem tersebut akan terintegrasi dengan e-Budgetting, sehingga tidak akan ditemukan lagi usulan kegiatan baru, yang selama ini dipersepsikan sebagai “penumpang gelap”.
"Dan kita patut memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRA terhormat, karena aspirasi masyarakat sudah diinput dalam e-Planning, sehingga kita harapkan penetapan APBA 2019 tepat waktu," sebutnya.
Usulan program dan kegiatan, harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019, baik yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, SKPA maupun usulan dari aspirasi masyarakat serta stakeholders lainnya.
"Dengan demikian kita harapkan APBA 2019 akan menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Aceh yang saat ini belum tertanggulangi secara tuntas," tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah merumuskan tema RKPA 2019 yang selaras dengan tema RKP Nasional yaitu “Pengembangan Kawasan Strategis Dan Konektivitas Untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Tema itu memiliki delapan prioritas pembangunan Aceh yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas dan peningkatan ketahanan pangan dan energi.
Kemudian, penguatan Dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif, dan pariwisata, optimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana, dan penataan reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.
"Semoga tema dan prioritas tersebut tidak sekedar semboyan Musrenbang, tetapi juga harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif dan terpadu dengan menggunakan pendekatan Evidence Based Planning dan Money Follow Program," harap Irwandi.
Melalui kedua pendekatan itu, Irwandi menginginkan forum Musrenbang mampu menghasilkan usulan kegiatan/proyek yang memiliki korelasi yang kuat dan pendanaan yang cukup untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh.
Prioritas lainnya, adalah bagaimana agar pembangunan infrastruksi memiliki fungsi konektifitas antara wilayah dan antar sentra produksi dengan pasar, sehingga tidak adalagi wilayah di Aceh yang terisolir dan tertinggal akibat tidak adanya akses infrastruktur transportasi yang lancar.
Selain itu, ia ingin mengajak pimpinan dan anggota DPRA, para Bupati/Walikota, serta DPRK untuk sepakat dengan pemerintah Aceh memberikan porsi anggaran yang cukup pada kegiatan yang monumental dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
"Sehingga kedepan kita tidak menemukan lagi kegiatan yang terbengkalai dan tidak fungsional akibat dukungan anggaran yang tidak mencukupi," katanya lagi. (Rd/Wan/toeb)
