Surabaya, InfoPublik – Masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi (tipikor) menjadi perhatian serius Yenti Garnasih. Wanita bergelar Doktor dan Ahli Pidana Pencucian Uang itu menegaskan jika pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan dari pengungkapan kasus TPPU terlebih dahulu. 

“Pengungkapan kasus TTPU itu membuka jalan dalam mengungkap kasus korupsi. Jadi jika diketahui ada kasus korupsi, maka semestinya dijerat kasus TPPU lebih dulu. Seperti kasus e-KTP yang ditangani KPK. Semestinya bukan kasus korupsinya dulu tapi TPPU nya dulu yang ditelusuri,” ungkap Yenti saat ditemui di Surabaya, Senin (9/4). 

Menurutnya, dengan pengungkapan kasus TPPU terlebih dahulu, maka uang hasil kejahatan korupsi yang mengalir ke sekian orang bisa diketahui dulu baru dilanjutkan kasus korupsinya. “Yang dilakukan KPK itu salah dan berbahaya. Uang keburu sulit dan keburu hilang,” jelasnya. 

Dalam penanganan kasus TPPU, kata Dosen Universitas Trisakti tersebut, penyidik juga kerpa kesulitan dalam meminta data dan informasi nasabah pada pihak bank. “Selalu kendala kerahasiaan. Pihak bank selalu takut buka rekening,” tuturnya. 

Namun ia menekankan, permintaan data perbankan terkait TPPU sepanjang tersangka itu terlibat dalam kasus, maka pihak bank semestinya memberikan data. Minimal surat permohonan permintaan data ke bank itu ditandatangani direktur dan kapolda ya diberikan saja. 

"Selama ini bank takut kena rahasia bank kalau tersangka TPPU. Kalau yang minta setingkat direktur pangkat Kombes atau Kapolda kenapa tidak diberi,” bebernya. 

Selama ini, lanjut Yenti, kepatuhan bank dalam memberikan laporan ke PPATK juga masih sering bermasalah. Kalau tidak lapor PPATK, pihak bank kena sanksi denda Rp 250 juta. Kalau yang masuk ratusan miliar (uang hasil kejahataan TPPU) gak ada artinya itu. 

"Selama ini saya hadir di pengadilan seperti itu. Bank ada laporan agar terlambat,” tukasnya. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-afr/toeb)