Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Siswa SMK Bidang Konstruksi.

“Bidang konstruksi adalah salah satu prioritas pembangunan nasional yang diyakini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Direktur Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud M. Bakrun, pada pelaksanaan telekonferensi, di SMK Negeri 5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (13/3), seperti yang disampaikan dalam siaran pers Kemendikbud.

Untuk itu lanjutnya, Kemendikbud bersama Kemen-PUPR melakukan UKK dan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK di 13 SMK Uji Coba Pelaksanaan Link and Match Bidang Konstruksi di beberapa wilayah di Indonesia.

Bakrun mengatakan, kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan bidang kontruksi dalam mendorong aktivitas perekonomian di Indonesia harus dijawab dengan strategi pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja

“Oleh sebab itu Kemendikbud dengan Kemen PUPR menyepakati melalui nota kesepahaman bidang konstruksi yang telah ditandatangani pada 16 Maret 2016,” tuturnya.

Dengan adanya kesepakatan kerja sama tersebut diharapkan dapat membina SMK sehingga mampu menghasilkan calon tenaga kerja bidang konstruksi sesuai dengan kebutuhan konstruksi Indonesia. Proses yang dilakukan di SMK juga diharapkan memiliki link and match dengan kebutuhan Industri Konstruksi.

Selain itu tujuannya untuk membina SMK sehingga mampu menghasilkan calon tenaga kerja bidang konstruksi sesuai dengan kebutuhan konstruksi di Indonesia. Proses yang terjadi di SMK diharapkan memiliki link and match dengan kebutuhan di industri konstruksi.

Proses peningkatan kompetensi bidang konstruksi terutama untuk menyampaikan kebutuhan industri di SMK, Kemen-PUPR melibatkan Balai Jasa Konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di beberapa provinsi. Balai Jasa Konstruksi yang turut serta adalah Wilayah I – Aceh, Wilayah II Palembang, Wilayah III – Jakarta, Wilayah IV – Surabaya, Wilayah V – Banjarmasin, Wilayah VI – Makassar, Wilayah VII – Jayapura.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang berpartisipasi adalah dari provinsi Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

13 SMK yang ditunjuk sebagai pilot project program ini telah secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan. Mulai 12-16 Maret 2018 akan dilaksanakan uji kompetensi keahlian, yakni SMKN 2 Langsa, SMKN 2 Palembang, SMKN 1 Jakarta, SMKN 4 Jakarta, SMKN 26 Jakarta, SMKN 56 Jakarta, SMKN 3 Kuningan, SMKN 2 Purwodadi, SMKN 2 Yogyakarta, SMKN 1 Bendo Magetan, SMKN 5 Banjarmasin, SMKN 2 Makassar, SMKN 3 Jayapura.

UKK dilaksanakan bekerja sama dengan LPJK yang sekaligus melaksanakan sertifikasi bagi 1.301 siswa SMK sesuai dengan jabatan kerja berdasarkan kompetensi keahlian di SMK sasaran Pilot Project.

Bakrun menyampaikan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kerja sama tersebut adalah pelatihan asesor bagi 620 guru SMK di Indonesia, penyusunan 9 skema sertifikasi, penyesuaian kurikulum teknik konstruksi batu dan beton serta teknik gambar bangunan, identifikasi kesiapan sarana dan prasarana pada 13 SMK pilot project, harmonisasi proses sertifikasi LPJK dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan bimbingan teknis link and match bagi guru bidang teknik konstruksi batu dan beton serta teknik gambar bangunan dari 13 SMK pilot project

Ia berharap, melalui kerja sama ini diharapkan setiap lulusan SMK di bidang konstruksi akan mendapatkan sertifikat keahlian yang diakui oleh industri. Hasil positif dari kerja sama ini akan digunakan untuk merevitalisasi SMK-SMK di Indonesia.

"Setiap output dari kegiatan di 13 SMK ini akan diduplikasi dan diterapkan kepada SMK-SMK lain di Indonesia, sehingga setiap lulusan SMK mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia konstruksi," pungkas Bakrun.