Palembang, InfoPublik - Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) akan mengkaji ulang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2012-2023. Hal ini didasarkan pada kian meningkatnya pembangunan di Kota Palembang.

“RTRW perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi kota, seperti perkembangan infrastruktur dan wilayah permukiman,” ujar Kepala Dinas PU PR Kota Palembang, Ahmad Bastari, Kamis (8/3).

Ia mencontohkan, dalam rancangan sebelumnya, tidak termasuk pembangunan sejumlah infrastruktur, seperti light rail transit (LRT), Jembatan Musi IV dan Jembatan Musi VI.

“Semuanya belum tercover di RTRW, sehingga perlu penyesuaian,” lanjutnya.

Bastari menyebutkan, setiap lima tahun sekali peraturan daerah RTRW harus direvisi. Untuk kajian yang dilakukan kali ini, pihaknya menargetkan peninjauan kembali perda RTRW tersebut rampung April 2018.

“Setelah itu baru revisi RTRW. Prosesnya sekitar enam bulan,” ujar Bastari.

Ia juga mengatakan, salah satu fokus terhadap RTRW adalah perkembangan zona perumahan dari sebelumnya areal persawahan.

“Kita akomodir zona perumahan karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Juga zona pertanian. Pengembang juga telah punya bank data di mana zona-zona untuk pembangunan perumahan," ujarnya lebih lanjut. 

Dinas PU PR sendiri mencatat, terdapat lebih dari 100 permohonan untuk pengembangan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengajuan pengembangan itu tersebar di 500 lokasi. (MC Palembang/Ria Amelia/Hidayatullah/Noor)