:
Oleh MC Provinsi Jawa Timur, Rabu, 7 Maret 2018 | 09:35 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 276
Surabaya InfoPublik - Seni dan budaya menjadi sarana paling tepat untuk menyatukan bangsa. Ini terlihat saat Harmoni Budaya Sunda Jawa 2018 di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (6/3). Dua budaya, Sunda dan Jawa bisa menyatu membentuk harmoni cinta melalui alunan musik gendang, rebana dan seruling.
Dua kepala daerah pun terpukau, mereka adalah Gubernur Jawa Barat, Ahmad Haryawan (Aher) dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (Pakde Karwo).
Penyatuan dua budaya ini bukan sekadar seremonial. Karena keduanya pernah terjadi konflik sejak Perang Bubat pada 1279 Saka atau 1357 Masehi. Perang Bubat terjadi saat pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk.
Terjadi perselisihan antara Patih Gajahmada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. "Perselisihan 661 tahun yang lalu itu, bisa selesai pada hari ini. Tidak akan lagi perselisihan itu kita semua bersudara," kata Pakde Karwo.
Dikatakannya, Jatim dan Jabar, punya sejarah panjang yang menyebabkan keduanya punya hubungan yang sangat erat. "Dengan mempersatukan seni dan budaya maka konflik dihindari, itu yang melandasi harmonis budaya ini," katanya.
Sementara, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Haryawan (Aher) mengapresiasi adanya inisiasi penyatuan dua budaya ini. Sehingga perselisihan di zaman kerajaan dahulu kala bisa disatukan kembali.
"Mengapa orang Sunda walaupun tinggal di Pulau Jawa tidak mau disebut orang Jawa, mungkin karena adanya perang Bubat Pasundan itu," katanya disambut tawa dan tepuk tangan undangan yang hadir.
Aher menyadari sejarah masa lalu dua kerjasaan di Jawa Timur dan Jawa Barat itu untungnya tidak terjadi di masa teknologi sudah canggih. Sehingga rekam jejak itu tidak terekam secara nyata.
"Kisah itu terkesan subyektif. Jawa Timur dengan subyektivitasnya dan Jawa Barat dengan subyektivitasnya. Sekarang tugas akademisi dan para ahli untuk menyatukan dua subyektivitas itu menjadi aebuah obyektivitas," jelas Aher. (MC Diksominfo Prov Jatim-hjr/eyv)
