Jakarta, InfoPublik - Kegiatan sosialisasi gempabumi dan gladi evakuasi harus digalakkan secara rutin dan menerus, baik di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan di gedung-gedung publik di tengah-tengah masyarakat.

"Hal tersebut akan dapat menjadikan seluruh masyarakat kita lebih paham dan lebih siap dalam menghadapi bencana, serta lebih terampil dan cekatan dalam melindungi ataupun menyelamatkan dirinya saat terjadi gempa," kata Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dalam keterangannya, Minggu (4/3).

Menurutnya, kesiapan menghadapi bencana telah terbukti di Jepang dapat memperkecil risiko jumlah korban dan kerugian, maka upaya mitigasi gempabumi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi-lintas disipliner, multi-lintas sektor, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, baik saat pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca-bencana.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit dan terkoordinasi di dalam suatu "Sistem Mitigasi Bencana Gempabumi yang berkelanjutan" yang telah terbangun dengan Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), demi menjaga keselamatan warga masyarakat di daerah rawan gempabumi, dengan melibatkan sinergi berbagai pihak, terutama BPBD/Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BIG, LIPI, KKP, Basarnas, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait, dan yang terpenting adalah partisipasi warga masyarakat.

Namun sistem mitigasi tersebut masih perlu lebih diefektifkan lagi, terutama untuk edukasi publik dan gladi evakuasi secara rutin, dengan penyiapan rencana kontinjensi terpadu antar pihak/lembaga. "Pengetatan/pengawasan dalam penerapan building code dan penataan ruang di daerah rawan gempa perlu dilakukan, dengan mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempabumi tahun 2017 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR dengan dukungan para pakar gempabumi," ujarnya.

Telah dipahami bersama wilayah Indonesia terletak di zona tumbukan lempeng-lempeng tektonik aktif, karena itu wilayah Indonesia menjadi kawasan yang rawan gempabumi. Karena tingginya potensi gempabumi di Indonesia maka penting kiranya kita memperhatikan peta bahaya dan risiko bencana, sebelum merencanakan penataan ruang dan wilayah. Perlu ada upaya serius dari berbagai pihak dalam memperketat penerapan "building code" dalam membangun struktur bangunan tahan gempa.

Untuk bangunan yang sudah ada dan dihuni, perlu dicek kesehatan/kekuatan strukturnya. Bahkan Pemerintah Daerah perlu melakukan audit struktur bangunan dan infrastruktur di daerah rawan gempa. Apabila dinilai membahayakan, perlu diterapkan rekayasa teknis untuk penguatan struktur bangunan.

Tingginya potensi gempabumi di wilayah Indonesia sepatutnya jangan sampai membuat masyarakat terus-menerus dicekam rasa takut dan khawatir berlebihan. Masyarakat harus terus meningkatkan kemampuan dalam memahami cara penyelamatan saat terjadi gempabumi.

Dalam hal ini patut kita mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan warga Jepang saat terjadi gempa Kobe 1995. BNPB menyampaikan bahwa Warga Kobe yang selamat dari bencana tersebut karena upaya pertolongan sendiri (34.9 persen), pertolongan keluarga (31.9 persen), pertolongan teman atau tetangga (28.0 persen), pertolongan pejalan kaki (2.6 persen), pertolongan oleh tim penyelamat (1.7 persen), dan pertolongan lainnya hanya (0.9 persen). Melihat data tersebut tampak bahwa upaya pertolongan sendiri (self assistance) menempati jumlah tertinggi. Ini cerminan bahwa masyarakat yang paham mitigasi akan memiliki peluang lebih besar selamat dari bencana.