:
Oleh MC Kab Garut, Jumat, 2 Maret 2018 | 16:27 WIB - Redaktur: Tobari - 221
Garut, InfoPublik - Pjs Bupati Garut Ir H Kusmayadi Tatang Padmadinata M.Si memimpin rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Garut Tahun 2018, di ruang rapat Setda, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Kamis (1/3). dan mempercayakan keamanan dan ketertiban kepada TNI dan Polri .
Dalam kegiatan tersebut hadir Kasdim 0611 Garut, Kabag Ops Polres Garut, Perwakilan Kejajsaan Negeri Garut, Pengadilan Negeri Garut, Kepala Kesbangpol Garut, Sekretaris Dinas Kominfo Garut, Ketua KPUD Garut, beserta 17 undangan lainnya.
Rakor yang digelar merupakan implementasi dari UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
Serta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 300 Tab 256 BKPP dan Garing 2017 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat kabupaten Garut.
Menurut Kusmayadi, di seluruh desa di Kabupaten Garut sekarang ini semakin memanas. Menjelang Pilkada, berbagai cara seakan diciptakan oleh orang tak bertanggung jawab yang menginginkan Garut semakin mencekam.
“Konflik sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk interaksi yang ditandai oleh keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Tetapi kita harus tetap tenang, dan percayakan kepada petugas keamanan di wilayah masing-masing,” ujar Kusmayadi.
Dan ini, dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa serta melebarnya jarak antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, urainya.
“Kami mengajak ulama dan umaro untuk sama-sama bersatu dan tetap bergandengan tangan agar semua bisa di atasi dan selalu berkordinasi dengan pimpinan serta aparat yang terkait apabila mendengar dan melihat hal yang kurang menyenangkan, jangan sampai main hakim sendiri yang akan merugikan orang lain dan diri sendiri,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Bupati Garut memberikan imbauan agar seluruh masyarakat yang berada di desa dan kota serta ASN, pada waktu pemilihan Pilkada nanti agar datang ke TPS untuk menentukan calon pemimpin Garut berdasarkan pilihan hati nuraninya.
Buat para ASN harus tetap sesuai yang diintruksikan pimpinan agar senantiasa menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara. Datanglah ke TPS pada 27 Juni 2018 nanti, karena hak pilih jangan di sia-siakan dan harus dipertanggung jawabkan untuk 5 tahun kedepan.
"Artinya, kalau kita tidak menggunakan hak pilih sama dengan kita membuang Rp60,000 per orang,” kata Koesmayadi.
Hasil dari Rapat Koordinasi penanganan konflik sosial ini, Pjs Bupati tetap mempercayakan keamanan dan ketertiban kepada TNI dan Polri yang akan selalu siap siaga mengamankan Kabupaten Garut agar tetap aman, tenteram dan damai. (MC Garut/toeb)
