Pemprov Gorontalo Mulai Bahas Program Kumperindag 2019

:


Oleh MC Prov Gorontalo, Selasa, 27 Februari 2018 | 18:35 WIB - Redaktur: Noor Yanto - 233


Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai membahas dan menjaring program kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) tahun 2019 nanti. Pembahasan itu dibalut dalam kegiatan Forum SKPD Tingkat Provinsi Bidang Kumperindag yang berlangsung di Hotel Damhil UNG, Selasa (27/2).

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa itu dihadiri oleh Ketua Dekranasda Idah Syahidah, Kepala Bappeda, Kadis Kumperindag kabupaten/kota, perbankan dan para pelaku usaha daerah. Dari pihak kementrian, nampak Kepala Bagian Program Evaluasi Dan Pelaporan Kementerian Perindustrian RI, Kepala Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan RI, Kasubag Rencana & Program Kesra Biro Perencanaan Kementerian KUKM RI.

Bagi Winarni, kegiatan ini penting dan sangat strategis dalam rangka penyusunan program untuk meningkatkan ekonomi Gorontalo. Penting bagi dinas terkait untuk membuat program yang mampu merangsang produktifitas para pelaku usaha koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan di daerah.

“Buat program yang bisa menciptakan wira usaha dan lapangan kerja baru, program yang bisa mendorong peningkatan produktifitas pelaku usaha, serta program yang bisa memfasilitasi pemasaran hasil dan perkuatan modal usaha. Dengan begini maka jumlah pelaku usaha dan omset usahanya semakin banyak sehingga perekonomian Gorontalo akan terus tumbuh sebagaimana harapan kita bersama,” ujar Sekda.

Winarni juga berharap melalui forum semacam ini, akan tercipta kesamaan persepsi dan langkah seluruh pemangku kepentingan yang ada. Hal itu dibarengi dengan kolaborasi dan harmonisasi program di lapangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun para pelaku usaha.

Sementara itu, Kepala Dinas Kumperindag Muhamad Z. Nadjamudin mengatakan Forum SKPD ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang diamanahkan UU Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Setiap SKPD provinsi maupun kabupaten/kota perlu menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, dan anggaran, baik bersumber dari APBD maupun APBN.

“Untuk itu, dalam forum SKPD tahun ini, kami menargetkan peningkatkan APBN tahun anggaran 2019 bisa mencapai 100 persen. Hal ini tentu memerlukan kerja keras kita bersama. Termasuk upaya kita pada hari ini, untuk bisa merumuskan program-program strategis yang tentunya harus sejalan dengan program dan prioritas nasional,” beber Nadjamudin

Ia juga menambahkan jumlah UMKM di Gorontalo hingga tahun ini mencapai 81.776 unit usaha yang tersebar di kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut yang telah memanfaatkan kredit usaha rakya (KUR) hingga tahun 2018 sebanyak 48,38 persen dari total UMKM. (MCProvinsiGorontalo/Nova/Isam/Noor)