:
Oleh MC Kota Tomohon, Selasa, 27 Februari 2018 | 16:51 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 453
Tomohon, InfoPublik - Walikota Tomohon, Sulawesi Utara Jimmy F. Eman, menegaskan akan menerapkan berbagai program berbasis elektronik sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, katanya, terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon dan kedepan mulai dapat menerapkan e-procurement (pengadaan elektronik), e-catalog) katalog elektronik, e-planning (perencanaan elektronik) dan e-budgeting) penganggaran elektronik.
"Pencegahan korupsi adalah kegiatan yang berorientasi pada hasil jangka panjang dan dibangun dengan sistematis, oleh karena itu penanaman nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin dan rasa bertanggung jawab harus menjadi pegangan teguh semua pemangku kepentingan bahkan semua ASN di lingkungan pemerintah Kota, katanya saat rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (21/02).
Pada kesempatan tersebut Walikota yang didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tomohon menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara.
Pendatangan komitmen disaksikan langsung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen. Pol. (Purn) Basaria Panjaitan.
Pada kesempatan tersebut Basaria memaparkan tugas dan fungsi KPK sebagai suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Untuk itu Basaria menghimbau agar para kepala daerah Gubernur/Bupati/Walikota serta para peserta yang hadir untuk kiranya dapat bersama-sama mewujudkan Pilkada yang beintegritas, hal tersebut karena tanggung jawab seluruh warga masyarakat berkaitan dengan terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, juga mengingatkan agar para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara untuk memperhatikan secara seksama apa yang disampaikan oleh KPK dikarenakan Sulawesi Utara merupakan daerah yang akan memulai tahapan pemilihan kepala daerah.
"Ini bernilai konstruktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan lebih menyangkut kepada eksekutif dan legislatif sebagai wahana membangun komunikasi dan sinergi untuk bekerjasama," kata Olly (tomohontangguh/TR)
