DPRD Pelalawan Desak Pemkab Segera Realisasikan Pembangunan UTD PMI

Pelalawan, InfoPublik - Banyak laporan masyarakat terkait lokasi tempat melakukan donor dan penyaluran darah PMI atau Unit Tranfusi Darah (UTD) yang dulu dikenal Unit Donor Darah (UDD) di Jalan poros Langgam Pangkalan Kerinci. Pasalnya, lokasi yang jauh dan dinilai tidak layak karena jalan tak beraspal dan kerap berdebu dilewati truk balak dan kendaraan bertonase berat.

"Masalah untuk memisahkan lokasi UTD PMI ini, sudah kita bahas dulunya pada akhir tahun 2016 lalu bersama Pemkab Pelalawan dalam pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor). Dimana dalam pertemuan tersebut, kita minta Pemkab Pelalawan dapat segera mencarikan bangunan yang layak untuk UTD yang berlokasi ditengah kota seperti di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci. Dan Pemkab Pelalawan menyetujui hasil rakor ini dengan segera membangun UTD PMI di sekitar jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci. Sementara untuk markas PMI tetap berada di poros Langgam. Namun, hingga saat ini Pemkab tidak menindaklanjuti hasil rakor tersebut, sehingga kita minta agar Pemkab dapat memenuhi realisasi hasil rakor tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Pelalawan Baharuddin SH, Rabu (14/2) di Pangkalankerinci.

Lanjut legislator besutan parpol Golkar Pelalawan ini, posisi UTD harus strategis. Selain bisa terjangkau, juga mudah diketahui orang banyak. Sehingga diharapkan sosialisasi dan minat masyarakat untuk melaksanakan donor darah secara kontinue dapat berjalan dengan baik.

"Kalau sekarang markas PMI dan UTD masih satu lokasi. Dan ini yang menjadi keluhan para pendonor karena lokasi yang tidak tepat. Miris kita mendengar PMI sangat minim pasokan darah dari berbagai golongan. Dan ini pemicunya karena lokasi UTD tersebut yang tidak strategis, sehingga masyarakat banyak yang enggan mendonorkan darahnya. Jadi, kita Minta Pemkab secepatnya merealisasikan pembangunan UTD PMI Pelalawan ini sesuai dengan hasil rakor pada tahun 2016 lalu. Karena kebutuhan masyarakat terhadap darah cukup tinggi. Ini harus didukung dengan lokasi yang tepat dan mudah terjangkau oleh pendonor," sebutnya.

Sambung Baharuddin, selain pemindahan UTD PMI yang lebih strategis, pihaknya dari Komisi II juga meminta agar Pemkab Pelalawan juga dapat melengkapi dan memenuhi fasilitas sarana dan prasarana pendukung UTD PMI.

"Salah satunya mobil operasional dan ambulance yang harus dalam kondisi yang baik, karena saat ini mobil operasional PMI tersebut bisa dikatakan sudah tidak layak pakai lagi. Apalagi tugas UTD PMI ini berat, karena mereka selain melakukan sosialisasi juga mencari pendonor serta melakukan penyalurah darah. Begitu juga dengan perlengkapan lainnya seperti tempat penyimpanan darah yang lebih baik dan bisa menampung banyak darah. Jadi, sebagai organisasi kemanusiaan, PMI Pelalawan harus lebih siap. Namun demikian, semua ini tentunya kembali harus didukung dengan fasilitas yang juga memadai, sehingga Pemkab Pelalawan diminta dapat membantu dan mendukung kemajuan PMI ini," tuturnya.

Terpisah, Ketua PMI Pelalawan Marhadi MR menambahkan, meski dengan berbagai kendala yang dihadapi, namun pihaknya tetap menjalankan tugas kemanusiaan terutama dalam memenuhi kebutuhan darah serta penyalurannya. Dan pihaknya juga tetap terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan donor darah dan penyaluran. Dimana saat ini, UTD PMI Pelalawan telah membina sebanyak 18 Keluarga Donor Darah (KDD) yang dibina melalui Penghimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Kabupaten Pelalawan.  

"Ya, kita tetap komit meski berbagai kendala yang ada saat ini seperti lokasi UTD yang memang selayaknya berada ditengah - tengah kota agar para pendonor bisa terjangkau. Untuk itu, kita tentunya sangat mendambakan agar kendala yang kami alami dapat dibantu oleh Pemkab Pelalawan, sehingga organisasi kemanusiaan ini dapat berjalan lebih baik dan maksimal lagi," paparnya.

Hanya saja, Kepala Dinas PUPR Ir Hasan Tua Tanjung dan juga Kepala Dinas Kesehatan dr Endid R Pratiknyo masih belum berhasil memberikan jawaban setelah dihubungi melalui selulernya 0811750xxx dan 081268997xxx yang dalam keadaaan tidak aktif. Hingga berita ini dirilis, baik Kepala Dinas PUPR maun Kepala Dinas Kesehatan masih juga belum memberikan respon terhadap keinginan organisasi kemanusiaan tersebut untuk mendapatkan bangunan yang representatif. (MC Riau/Iin/Noor)