Batam, InfoPublik - Pemerintah Kota Batam akan membentuk tim pengawasan internal pegawai khususnya dalam hal kunjungan ke tempat hiburan malam. Hal ini disampaikan Walikota Batam, Muhammad Rudi dalam apel gabungan pegawai Pemko Batam di Dataran Engku Putri Batam Centre, Senin (12/2).

"Tidak ada satupun pegawai Pemko yang masuk ke klub malam. Tidak terkecuali saya, Wakil Walikota, Kepala OPD. Saya minta Satpol PP awasi, nanti kita bentuk tim, wasdalnya (pengawasan dan pengendalian) Sekda," kata Rudi.

Kebijakan ini ia buat menyusul baru tertangkapnya kapal berbendera asing yang memuat 1 ton sabu pekan lalu. Rudi mengatakan posisi Batam yang berada di jalur perairan internasional berisiko menjadi lokasi transit berbagai hal termasuk barang terlarang seperti narkotika. Dan jika sebagian barang tersebut beredar di Batam, tentu akan berbahaya bagi masyarakat.

"Informasi semalam itu sangat menakutkan. Maka kita harus mulai dari kita dulu. Saya ingatkan, itu tidak ada gunanya, yakinlah," kata dia.

Rudi menegaskan bahwa meskipun di luar jam kerja, Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang mengikat. Termasuk aturan mengenai larangan terkait penyalahgunaan narkoba.

"Dari dulu sebetulnya saya larang pegawai Pemko masuk ke daerah yang tidak pas. Karena ada aturannya, tata tertib sebagai ASN harus diikuti. Melekat sampai pensiun, harus patuh pada aturan ASN-nya, bukan berarti di luar jam kerja boleh tak patuh," sebutnya.

Menurutnya jika ada pegawai yang tertangkap melanggar kebijakan tersebut, akan diberi sanksi. Adapun sanksinya nanti disesuaikan dengan perbuatan pegawai itu sendiri.

Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Rudi berpesan untuk melakukan hal serupa bagi anak usia sekolah. Ia minta Dinas Pendidikan membuat sistem untuk pengawasannya.

"Khusus anak-anak sekolah, coba bikin sistem, bagaimana supaya bisa kita kontrol. Harus kita selamatkan generasi penerus kita ini," kata Rudi. (MC Batam Kaartika/eyv)