Solo, InfoPublik - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) sedang menyusun langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk IKM. Fasilitas KITE IKM ini diluncurkan Pemerintah sejak Januari 2017 dengan tujuan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan IKM sehingga memacu produktivitas dan daya saingnya.

“Fasilitas yang diberikan melalui KITE IKM ini, yaitu pembebasan bea masuk serta tidak dipungut PPn dan PPnBM atas impor barang atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Implementasi KITE untuk IKM di Solo, Kamis (8/2).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, terdapat 42 IKM yang telah mendapatkan KITE, dimana IKM furnitur serta IKM kerajinan tembaga dan kuningan yang mendominasi pemanfaatan fasilitas tersebut. “Hal ini merupakan hal yang patut kita syukuri, namun juga masih menjadi catatan bagi kami bahwa pemanfaatan fasilitas KITE IKM seharusnya dapat lebih dimanfaatkan secara masif oleh IKM,”tutur Gati.

Dalam implementasi pemanfaatan fasilitas KITE, menurutnya, masih terdapat kendala yangdihadapiseperti IKM belum bisa memenuhi kriteria kewajiban untuk mengekspor produk jadi minimal 75 persen dari bahan baku yang diimpor. Selain itu, IKM terkendala teknis dalam pengisian formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

“IKM juga belum menguasai penerbitan PIB dan PEB KITE IKM serta IKM belum mempunyai database dan jaringan pemasok bahan baku untuk melakukan impor langsung,” imbuh Gati. Untuk itu, melalui penyelenggaraan FGD, Ditjen IKM akan melakukan identifikasi dan mendengarkan masukan secara langsung dari para pelaku IKM bersama pemangku kepentinganterkait untuk mencari jalan keluar dalam memaksimalkan pemanfaatan fasilitas KITE IKM.

“Harapannya didapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi para pelaku IKM terkait pemanfaatan dan implementasi KITE, serta menyusun rumusan atau rencana aksi yang dapat ditindaklanjuti para pemangku kepentingan,” paparnya.

Gati mengungkapkan, pihaknya telah mengevaluasi salah satu implementasi KITE yang dimanfaatkan oleh IKM Inducomp Dewata,selaku IKM komponen elektronik yang memiliki negara tujuan ekspor Hungaria, Jerman, dan Swiss dengan negara asal impor bahan bakunya dari China.

“Setelah memanfaatkan fasilitas KITE sejak tahun 2017, Inducomp Dewata telah menghemat biaya pembebasan PPn/PPnBM sekitar Rp400 juta,” ujarnya. Tidak hanya itu, pendapatannya pun naik dimana tahun 2016 sebesar Rp8 miliar menjadi Rp10 Miliar pada tahun 2017 dengan status penjualan seluruh produknya diekspor.

Gati meyakini, pengoptimalanpada pemanfaatan fasilitas KITE IKM mampumendorong pertumbuhan industri nasional.Pada tahun 2018,Kemenperin telah mematok pertumbuhan sektor industri sebesar 5,67 persen. “Berdasarkan data kontribusi output sektor IKM tahun 2017, target pertumbuhan sektor IKM pada tahun 2018 sekitar 5,7-6,1 persen,” ucapnya.

Sementara itu,kontribusi ekspor nonmigas telah menyumbang 90,67 persen dari total ekspor tahun 2017, dengan partisipasi sektor industri sebesar 74,10 persen. Ekspor industri pengolahan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2016 ke 2017 sebesar 13,14 persen, dari USD110,5 miliar menjadi USD125,0 miliar.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sektor IKM dalam rangka penguatan struktur industri nasional. Untuk itu, Kemenperin terus mendorong penumbuhan populasi IKM sesuai dengan sektor prioritas yang juga tengah dipacu kepada industri skala besar.

“Kami melakukan fasilitasi peningkatan kemampuan terhadap 43 sentra IKM, yangmeliputi sentra IKM pangan, barang dari kayu dan furnitur, sentra IKM kimia, sandang, aneka dan kerajinan, sertasentra IKM logam, mesin, elektronika dan alat angkut,” tuturnya.

Menperin menambahkan, pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap IKM, antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pemodalan Nasional Madani (PNM).

Di samping itu, Kemenperin semakin gencar memacu pengembangan IKM nasional agar memanfaatkan platform digital e-Smart IKM yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar melalui online atau internet marketing.Kegiatan strategis ini dilakukan secara kerjasama dengan marketplace dalam negeri.

“Program tersebut merupakan langkah Kemenperin dalam menghadapi era Industry 4.0,” kata Airlangga. Hingga saat ini, lebih dari 1.700 pelaku IKM dalam negeri telah mengikuti workshop e-Smart IKM. Pada tahun 2016, IKM mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 10 juta orang.