Menpar : Mentawai Lebih Siap Untuk Kawasan Ekonomi Khusus

:


Oleh MC Prov Sumatera Barat, Jumat, 9 Februari 2018 | 10:46 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 191


Padang, InfoPublik - Percepatan pengembangan pariwisata melalui program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai dinilai lebih siap ketimbang Kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan.

Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata RI Arief Yahya usai Seminar Nasional Pariwisata Sumatera Barat di Grand Inna Muara Hotel, Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/02).

Menurutnya, KEK menjadi model pengembangan pariwisata Indonesia saat ini.

"Pengembangan wisata dilakukan melalui program KEK. Untuk Sumatera Barat kami akan mengembangkan dua kawasan menjadi KEK yaitu di Mentawai dan Kawasan Mandeh," kata Arif. 

Dia menambahkan, dua kawasan tersebut sudah masuk dalam program KEK namun diperkirakan yang akan diresmikan lebih dulu adalah KEK di Mentawai. 

"Kemungkinan yang akan diresmikan lebih dulu adalah KEK Mentawai karena persiapannya sudah final,"ujar

nya. 

Menurutnya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus harus ditunjang dengan pengembangan infrastruktur. Kawasan Mandeh dan Mentawai menjadi dua kawasan yang masuk dalam program KEK Kementerian Pariwisata. Melihat kesiapannya, Arif memastikan KEK Mentawai akan lebih dulu diresmikan daripada Kawasan Mandeh dengan pertimbangan kesiapan tersebut.

Seminar Nasional Pariwisata tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 yang dipusatkan di Sumatera Barat mulai tanggal 6 hingga 9 Pebruari 2018. Seminar bertema Menata Potensi Wisata dan Dukungan Infrastruktur menuju Industri Pariwisata Modern itu dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dihadiri oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. 

Membuka seminar tersebut, Hendra Irwan Rahim menyebutkan sektor pariwisata Sumatera Barat membutuhkan dukungan terutama dari pemerintah pusat. Pengembangan pariwisata juga harus didukung pengembangan infrastruktur yang tentunya membutuhkan anggaran besar. 

"Pengembangan pariwisata butuh dukungan dari semua pihak, terutama dari pemerintah pusat karena membutuhkan infrastruktur yang akan menelan biaya besar," ungkap Hendra. 

Dia menyebutkan, Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Namun, tanpa dukungan dari pemerintah pusat potensi itu tidak akan tergarap maksimal, sementara Sumatera Barat saat ini mulai mengandalkan pariwisata sebagai potensi untuk memajukan daerah.

"Pengembangan sektor pariwisata sudah menjadi komitmen pemerintah daerah dan DPRD sehingga sektor ini menjadi salah satu prioritas pembangunan. Namun, jika tidak ada dukungan tentunya tidak akan tergarap maksimal," tutupnya. (MC Prov Sumbar/ Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP/Eyv)