Ketua DPRD Sumbar Terima Kunjungan BEM KM UNAND

:


Oleh MC Prov Sumatera Barat, Sabtu, 3 Februari 2018 | 11:42 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 189


Padang, InfoPublik -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menerima kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Andalas (Unand), Selasa (30/1), Kunjungan BEM KM Unand sendiri bertujuan audiensi dengan dewan terkait berbagai persoalan sosial, seperti permasalahan Lesbian Gay Biseksual dan Trans gender (LGBT) dan peredaran narkoba.

Selain membahas LGBT dan narkoba, mahasiswa juga menyinggung kebijakan impor beras hingga masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai tidak pro rakyat.

Menyoal kebijakan impor beras, mahasiswa meminta agar tersebut ditinjau ulang oleh pemerintah pusat, karena mereka beranggapan bahwa Provinsi Sumbar sendiri yang surplus beras. tentu kebijakan itu akan berdampak kepada perekonomian sebab menyebabkan harga gabah menjadi turun pada saat panen raya.

Menjawab aspirasi mahasiswa, Hendra Irwan Rahim sependapat dan berharap terkait persoalan LGBT, perlu merangkul lembaga-lembaga semisal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang untuk menjalankan peran perlindungan kepada masyarakat. Perilaku LGBT dan penyalahgunaan narkoba dikatakannya menjadi ancaman serius yang harus menjadi perhatian bersama.

“Lembaga-lembaga ini harus diberi penguatan karena ancaman narkoba, LGBT dan sebagainya dewasa ini semakin mengancam kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Hendra mengakui, untuk LGBT, Pemprov Sumatera Barat dan DPRD belum merancang Perda. Namun untuk Ranperda Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) saat ini tengah dibahas di DPRD dan hampir mendekati final.

Untuk kebijakan-kebijakan pemerintah pusat seperti impor beras dan BBM, Hendra menyatakan akan ditampung sebagai aspirasi dan sebagai wakil rakyat, akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat.

Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat itu bisa dilakukan dengan jalur politik yaitu melalui anggota DPR RI juga bisa melalui jalur hirarki pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

“Kebijakan pemerintah pusat ini tentunya tidak menjadi kewenangan daerah namun kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur politik ke DPR RI ataupun secara jenjang lembaga dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,” tandasnya.

Faizil, perwakilan mahasiswa meminta agar DPRD dapat menyampaikan aspirasi mereka. Mahasiswa berharap, momen kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Padang pada saat peringatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2018 awal Pebruari mendatang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Sumatera Barat. (MC Prov Sumbar/Sekretariat DPRD Prov. Sumbar/DENY SURYANI/TR)