Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berkomitmen memerangi korupsi dengan program tetap menberikan penataran terhadap para kepala daerah terpilih.

"Ketika mereka terpilih, kami sudah melakukan semacam penataran bagaimana menjadi kepala daerah yang baik," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri Arief Mulya Eddie dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/1).

Dia menjelaskan  Mendagri Tjahjo Kumolo sepakat,  bahkan sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi. "Selalu disampaikan area-area rawan korupsi baik itu dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penjabaran kegiatan, dana bansos dan lain-lain," ujar Arief. 

Menurutnya,  Mendagri tidak pernah bosan mengingatkan para kepala daerah. Bahkan, tidak bosan pula mengimbau partai-partai untuk melakukan seleksi ketat terhadap para calon kepala daerah.

"Kita juga imbau kepada para partai bahwa sebelum mereka mencalonkan sudah melakukan seleksi yang baik dengan track record atau rekam jejak yang baik kemudian juga melakukan sosialisasi, dan informasi area-area mana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah," tegasnya.

Kemudian lanjutnya, pihaknya juga melakukan pembinaan dan pengertian dan penjelasan tentang area-area rawan korupsi. "Istri kepala daerah juga dilibatkan dalam penataran anti korupsi," tambahnya.