DPRD: Dana Desa Efektif Turunkan Angka Kemiskinan di Jatim

:


Oleh MC Provinsi Jawa Timur, Rabu, 3 Januari 2018 | 15:15 WIB - Redaktur: Tobari - 222


Surabaya, InfoPublik - Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian DPRD Jawa Timur.  Bersadarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Jatim mencapai 4,61 juta atau 11,77%.  

Hal ini disampaikan itu anggota Komisi E DPRD Jatim Mochamad Eksan, dan ia berharap pemerintah provinsi lebih serius untuk menurunkan angka kemiskinan di Jatim. 

Salah satunya dengan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan dana desa (DD) atau alokasi dana desa (ADD) yang nilainnya 10% dari APBN dan APBD. 

Karena bila dana desa digunakan tepat sasaran dengan pembangunan infrastruktur di desa.  Maka pertumbuhan ekonomi di desa akan meningkat yang imbasnya akan menurunkan angka kemiskinan yang mayoritas ada di wilayah desa.

“Saya optimis dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa akan menurunkan angka kemiskinan. Sebab, dengan adanya pembangunan secara otomatis akan meningkatkan roda perekonomian warga dan imbasnya meningkatkan kesejahteraan warga di pedesaan,” tutur Eksan, Rabu (3/1).

Eksan mengakui masalah kemiskinan di Jawa Timur sangat kompleks. Tak semata-mata masalah kesenjangan ekonomi tapi juga menyangkut kultur warga Jatim yang tersebar di 38 Kabupaten dan Kota. 

Karena itu, penanggulangan kemiskinan di Jatim harus terpadu dan sinergis, baik itu antara pemprov dan pemkab, maupun antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Karena itu, ia mengusulkan adanya Satgas atau kelompok kerja (Pokja) untuk mensinergiskan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Hal itu bisa dimulai dengan memberi porsi anggaran yang lebih besar pada kegiatan pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kalau perlu dibentuk Satgas atau Pokja atau semacam tim penanggulangan  kemiskinan, saya secara pribadi setuju saja. Tinggal dibuat payung hukumnya, bisa dipimpin oleh Wakil Gubernur atau Sekdaprov, atau birokrat senior,” ujar Eksan yang alumni HMI ini.

Eksan yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II Jember ini menambahkan, untuk menanggulangi kemiskinan perlu dilakukan pemetaan kantong-kantong kemiskinan di Jawa Timur, seperti Madura dan Jember. Dengan demikian, pemprov bisa fokus mengalokasikan program pembangunan di wilayah itu, baik dalam proyek lingkup provinsi maupun nasional.

Di lain sisi, Eksan mengkui kalau di wilayah Jawa Timur yang lain, pembangunannya sudah berjalan dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di Jatim yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya kira pemerintah harus fokus menanggulangi kemiskinan di kantung-kantung kemiskinan yang ada di Jatim. Sejumlah program-program tingkat provinsi maupun nasional harus diprioritaskan ke sana,” imbuh Eksan yang juga Wakil Sekretaris PCNU Jember tersebut. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-pca/toeb)