Kubu Raya, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu dari 10 kabupaten dan kota yang dianggap telah melakukan kebijakan yang menunjang kebutuhan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang risetnya dilakukan oleh Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID) bersama Komnas HAM.

Kabupaten Kubu Raya dianggap telah melakukan berbagai kebijakan dan inovasi pelayanan dalam memberikan pemenuhan hak-hak masyarakat. Mulai dari penyediaan infrastruktur, fasilitas pelayanan baik kesehatan maupun pelayanan umum lainnya.

Seperti pelayanan kependudukan jemput bola serta pelayanan kesehatan dengan cukup memiliki KTP Kubu Raya.

Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai Hak Asasi Manusia di Manhattan Hotel Jakarta, Kamis (7/12), menuturkan Kubu Raya secara perlahan terus menerus melakukan inovasi untuk memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

"Kami sejak awal memimpin Kubu Raya bersama pak Rusman Ali, mencoba melakukan terobosan untuk memberikan pemenuhan hak kepada masyarakat di Kubu Raya. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur,” kata Hermanus.

Pembangunan infrastruktur, disebutnya, merupakan salah satu upaya pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang memadai.

Kemudian, pelayanan kesehatan yang gratis cukup dengan KTP Kubu Raya, pelayanan kependudukan jemput bola, serta pelayanan pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Hermanus mengatakan, Pemerintah Kubu Raya terus berupaya dan berupaya memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Hermanus menyadari bahwa masih ada banyak hal yang akan terus dilakukan pembenahan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat termasuk masyarakat yang penyandang disabilitas. (ird/Mc KubuRaya/toeb)