Batam, InfoPublik - Ibu-ibu kader Posyandu meminta agar insentif dan biaya transportasi lainnya diberikan secara tunai, tidak transfer rekening bank. Karena menurut mereka, dengan sistem non tunai banyak potongan dari uang yang seharusnya mereka terima.

"Misal kita ikut pelatihan, ada uang transport Rp75.000. Potong ini itu, terlalu banyak potongannya, akhirnya uangnya enggak bisa ditarik lagi. Kami minta cash saja Pak," kata perwakilan kader Posyandu dalam acara Temu Ramah bersama Walikota Batam di Hotel Goodway, Kamis (7/12).

Menjawab hal ini, Walikota Batam Muhammad Rudi menjelaskan bahwa sistem non tunai merupakan aturan dari pemerintah pusat. Karena setiap rupiah yang keluar dari uang pemerintah harus dipertanggungjawabkan dan diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tapi saya akan coba konsultasikan dulu. Bisa tidak, misalnya, digabung satu rekening. Lalu ditarik baru dibagikan," kata Rudi.

Ia mengatakan sistem non tunai ini lebih bagus daripada tunai karena pengelolaan anggaran jadi terbuka. Karena sistem ini merupakan upaya menyelamatkan uang negara dalam penyalurannya. Dengan sistem non tunai, kepala daerah bisa memantau besaran anggaran yang ditransfer ke penerima.

Rudi mengatakan dengan transfer ke rekening, maka tidak ada dusta. Oleh karena itu ibu-ibu kader posyandu dan kader siaga tak perlu khawatir insentif tidak dapat. Selagi sudah terdaftar, apa yang menjadi hak kader akan tetap diterima.

"Kalau lambat, itu masalah banknya, Kita pakai Bank Riau Kepri. Kalau ibu pakai Bank Mandiri, butuh waktu lagi, kena potong lagi. Waktunya tidak bisa satu hari masuk. Tempat lain, lima enam hari," kata dia.

Temu ramah di Goodway ini diikuti kader posyandu dan kader siaga dari Kecamatan Lubukbaja, Sei Beduk, Nongsa, dan Batam Kota. Tujuan kegiatan ini adalah sekaligus untuk evaluasi kader.

Tahun ini sebanyak 3.185 kader posyandu dan 128 kader kelurahan siaga menerima insentif dari Pemerintah Kota Batam. Tiap orang menerima Rp 175.000 per bulan. Dan Pemko Batam berencana menaikkan besaran insentif pada 2018 mendatang menjadi Rp 200.000 per orang per bulan. (MC Batam Kartika/toeb)