Jakarta, InfoPublik - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan penanganan insiden penyandaraan warga sipil oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua tidak perlu kontak senjata tapi dengan jalan negosiasi.

"Mudah-mudahan tidak perlu pake senjatalah. Bila perlu saya kesitulah. Seperti saya dulu dua kali membebaskan sandera di Kamboja," katanya usai memberi pembekalan peserta pelayaran lingkar  nusantara -7 dan Bhakti Bela negara sail sabang 2017 di Kantor Kemhan, Selasa (14/11).

Ia berharap semua mendukung upaya Polri dan TNI untuk melaksanakan pembebasan insiden penyanderaan tersebut dan merupakan tugas pokok menjaga keamanan negara. "Marilah kita dukung Polri dan tentara di sana. Dan jangan ditakut-takuti melanggar HAM. Adanya aparat keamanan disana adalah melaksanakan tugas pokok keamanan negara," katanya.

Menhan menambahkan insiden tersebut diduga ada yang provokasi. "Pasti ada yang ngompor-ngomporin. KIta ini  bangsa aman dan damai tapi ada bangsa lain yang senang ada yang tidak senang. Biasa untuk membawa kebenaran pasti ada gangguan, kita harus sabar menghadapinya," kata Ryamizard.

Menurutnya, yang jelas Presiden Joko Widodo  telah membangun infrastruktur di wilayah Indonesia bagian Timur seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papur. Hal ini untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia Timur.

"Seribu kilometer lebih dibangun jalan ini luar biasa. Selama tujuhpuluh tahun jalan, baru pemerintah sekarang telah dibangun. Seperti Tol di Sumatera nyambung ke Aceh," ungkapnya.