:
Oleh H. A. Azwar, Senin, 13 November 2017 | 10:13 WIB - Redaktur: Juli - 344
Jakarta, InfoPublik - Untuk menghadapi bonus demografi dan perkembangan teknologi, terutama dengan hadirnya era digitalisasi saat ini dan ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meningkatkan pelatihan tenaga kerja dan calon tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Kita lakukan upskilling dan retraining untuk tenaga kerja. Dengan demikian tenaga kerja akan bisa mengikuti perkembangan teknologi,” kata Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto, di Jakarta, Minggu (12/11).
Menurut Hery, sejak 2016, Kemnaker melakukan 3R untuk semua BLK yakni reorientasi, revitalisasi dan rebranding. Seperti alat pelatihan, kurikulum dan fasilitas pelatihan kerja terus dibenahi dengan aneka peralatan modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri.
“Kita ingin mengubah persepsi dan paradigma terhadap keberadaan BLK-BLK sehingga fasilitas dan peralatan latihan kerja menjadi lebih modern, tidak ketinggalan jaman dan sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di era digital ini,” ujar Hery.
Ia menambahkan, hampir semua pelatihan di BLK sekarang berbasis informasi teknologi (IT) terutama untuk tenaga kerja di sektor konstruksi, pariwisata dan wirausaha.
Bonus demografi, lanjut Hery, harus dilihat sebagai potensi. Untuk itu, pemerintah sendiri terutama Kemnaker, pertama, giat melakukan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja di seluruh BLK. Untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja di Indonesia terutama angkatan kerja muda, Kemnaker terus menggalakkan peran 14 BLK milik Kemnaker dan 261 unit BLK milik pemda provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di seluruh Indonesia.
Saat ini pun telah tersedia sekitar 8.039 lembaga pelatihan kerja, baik pemerintah maupun swasta. Selain meningkatkan kompetensi, keberadaan BLK dapat mendorong percepatan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di pusat dan daerah. Kedua, Kemnaker berkoordinasi dengan pihak swasta agar pihak swasta juga melakukan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja terutama yang baru lulus sekolah (SMK) atau kuliah.
“Dengan demikian tidak ada lulusan perguruan tinggi yang menganggur,” kata Hery.
Ketiga, Kemnaker giat melakukan pendidikan dan pelatihan wirausaha. Salah satu kegiatan untuk pendidikan dan pelatihan wirausaha ini dengan program desa migran produktif (Desmigratif). Dimana salah satu tujuan desmigratif ini adalah penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha.
“Koperasi usaha produktif ini tentunya juga bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah,” papar Hery.
Keempat, penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah, dalam hal ini, Kemnaker terus berusaha mengurangi jumlah penganggur di Tanah Air dengan terus berkoordinasi dengan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja. Kelima, pemerintah juga akan melakukan perbaikan layanan informasi lowongan pekerjaan, penyelenggaraan bursa kerja, peningkatan keterampilan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah.
"Selama ini pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan penciptaan lapangan kerja bagi pengangguran usia muda dengan pembentukan jejaring lapangan kerja bagi kaum muda Indonesia yang melibatkan koordinasi lintas kementerian terkait dan lembaga non pemerintah," bebernya.
Terkait rendahnya standar kualitas keterampilan dan kompetensi kerja, menurut Hery kerap mengakibatkan calon tenaga kerja sulit menembus lowongan-lowongan yang disediakan pasar kerja dan dunia industri di Tanah Air.
"Selama ini lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan, terutama swasta, belum mampu menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Karena itu, banyak lowongan pekerjaan yang tidak terisi akibat tidak adanya link and match," ujar dia.
Akomodir Generasi Muda Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mengatakan, industri yang maju banyak mengakomodir gagasan dari generasi muda. Oleh karena itu, kata dia, BLK sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja juga harus mendengarkan masukan generasi muda. BLK menjadi solusi konkret peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja Indonesia yang didominasi lulusan SD-SMP.
Untuk itu standar kompetensi di BLK harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dunia industri. "Perubahan dunia semakin cepat dan kompetisi semakin ketat ini terjadi di semua negara," kata Hanif.
Ia menambahkan, dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja sebanyak 2 juta tiap tahunnya, BLK harus menjembatani angkatan kerja untuk masuk ke dunia industri maupun berwirausaha melalui pelatihan vokasional. "Semua orang yang masuk BLK tidak dikenai syarat umur atau latar belakang pendidikan formal," tegas Menaker.
Menaker mencontohkan sejumlah jurusan di BLK seperti garmen bisa ditransformasikan menjadi jurusan fashion design. "Misalkan di BLK Semarang jurusan garmen yang lama di transformasikan menjadi fashion design. BLK harus sesuai dengan konsisi kids zaman now," kata Hanif.
Menurut Hanif, kalau mengacu ke negara maju, peran dan keterlibatan dunia industri dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk investasi SDM mencapai 70 persen.
Hanif mengajak dunia industri untuk berperan aktif dalam peningkatan kompetensi baik itu instruktur, kualitas pelatihan vokasi di BLK, maupun pemagangan. Hanif juga mengingatkan bahwa tugas BLK tidak hanya melatih saja. Tapi juga bertugas menempatkan alumni dan memonitoring.
"Jadi ditempatkan dan terus di monitor. kita tugasnya tidak hanya melatih saja tapi juga mengantar dan memonitor," pungkas Hanif.
