Pertemuan Wakil Menteri RI - Jepang Hasilkan Kesepakatan Bidang Perkeretaapian

Jakarta, InfoPublik – Pertemuan tingkat wakil menteri bidang transportasi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jepang yang dilaksanakan di Tokyo - Jepang menghasilkan beberapa kesepakatan di bidang perkeretaapian.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Hiroshi Narahira. 

Dalam delegasi Indonesia, hadir mendampingi adalah Kepala Biro Kerja Sama dan Luar Negeri Sekeratriat Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Navigasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Atase Perhubungan Kedutaan Besar RI di Tokyo beserta staf mewakili tiap sub sektor. 

Sekjen Kemenhub Sugihardjo, Rabu (1/11) menjelaskan, dalam pertemuan yang dilakukan selama tiga hari itu terdapat beberapa hal yang menjadi pembicaraan pada sub sektor perkeretaapian, yaitu mengenai revitalisasi jalur KA lintas utara Jawa, serta pembangunan MRT lintas Utara-Selatan dan lintas Timur-Barat.

Mengenai revitalisasi jalur KA lintas utara Jawa, Sugihardjo katakan, telah disepakati akan dilaksanakannya sinkronisasi antara studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui kerja sama dengan Badan pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan studi yang dilaksanakan oleh JICA. 

"Diharapkan dari sinkronisasi tersebut diperoleh kesimpulan mengenai teknologi yang akan digunakan yang dapat mengakomodir hal-hal berikut: menggunakan jalur eksisting lintas Jakarta-Surabaya, waktu perjalanan KA selama 5,5 jam, mengurangi perlintasan sebidang dan memperlebar lengkung," kata Sugihardjo.

Selain itu, lanjut Sekjen Kemenhub, pertimbangan price performance juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revitalisasi jalur KA lintas utara Jawa. Dengan pengalaman yang dimiliki dalam pengembangan perkeretaapian, Pemerintah Jepang sangat berharap dapat berperan untuk kegiatan tersebut, tentunya dengan dukungan prosedur dan regulasi dari Pemerintah Indonesia. 

Sementara terkait MRT Jakarta, baik lintas Utara-Selatan dan lintas Timur-Barat, menurut Joice, Pemerintah Jepang siap mendukung penuh terkait dengan teknologi. "Namun mengenai pelaksanaan administrasi MRT lintas Utara-Selatan Tahap I, diharapkan akselerasi agar dapat dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017 mendatang."

Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

"Dan diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi," ujarnya.

Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I. Dimana Pemerintah Pusat akan menanggung beban sebesar 49 persen, dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung beban sebesar 51 persen.

Selain kerja sama bidang infrastruktur, lanjut dia, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang software, yaitu terkait penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT.

Pertemuan tingkat Wakil Menteri bidang Transportasi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jepang merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara bergantian. Fokus dari pertemuan ini adalah pertukaran informasi dan update proyek kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang pada sektor transportasi. Tahun lalu, pertemuan ini dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara.