:
Oleh MC Kota Bitung, Jumat, 27 Oktober 2017 | 07:50 WIB - Redaktur: Elvira Inda Sari - 885
Bitung, InfoPublik – Presiden Joko Widodo berpesan agar seluruh kepala daerah berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini disampaikan Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah (RKP), bersama 576 kepala daerah di Indonesia, yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (24/10).
“Beliau mengingatkan jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Ia juga tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Bantuan yang terbaik hanya dengan membangun sistem ini, dan harus dilakukan secara bersama-sama,” ujar Lomban.
Dalam kesempatan itu Lomban mengatakan, ada beberapa hal penting yang disampaikan Presiden terkait sistem pemerintahan, antara lain pusat akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait membangun sistem seperti e-planning, e-budgeting dan e-procurement.
“Menurut Presiden Jokowi, sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi bahkan menghilangkan Operasi Tangkap Tanggan (OTT) oknum kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi,” kata Lomban.
Hal penting lainnya yang disampaikan adalah setiap daerah harus fokus pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti padat karya tujuannya selain untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, juga membuka lapangan pekerjaan.
“Karena dari survei yang kita lihat, rakyat itu sekarang permintaan yang pertama adalah kesempatan kerja. Tolong ini diakomodir dalam APBD kita. APBN juga sudah saya perintahkan untuk hal yang sama,” pungkas Lomban. (MC-Kota Bitung/Hrl/elvira)
