:
Oleh Prov. Riau, Rabu, 25 Oktober 2017 | 10:02 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 250
Siak, InfoPublik- Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi menghadiri rapat kerja presiden dengan seluruh gubernur serta bupati/walikota seluruh Indonesia, Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).
Usai rapat bersama Presiden RI Jokowi,bupati Siak menyampaikan bahwa mereka mendengarkan arahan langsung dari tiga Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang PMK dan selanjutnya arahan oleh bapak Presiden Jokowi."Ada juga sesi tanya jawab cuma yang diberikan dari daerah timur sana Papua dan Sulawesi,"ujar Syamsuar
Dikatakan Syamsuar bahwa aahan Presiden menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai belum optimal untuk menggerakkan ekonomi. Presiden Joko Widodo menginginkan agar pemerintah daerah (Pemda) mengganti pola agar lebih efektif.
Berkaitan dengan ekonomi yaitu ekspor presiden hanya titip, kunci pertumbuhan ekonomi negara sekarang ini bukan di APBN, APBN itu menstimulasi. Kuncinya hanya ada dua sekarang ini, yang pertama ekspor, yang kedua investasi. Ekspor kita ini memiliki kesempatan yang baik, tapi memang pasarnya masih melemah.
lebih lanjut, Presiden menyampaikan komoditas-komoditas Indonesia ini mulai banyak diterima di negara-negara non tradisional. Sekarang kita lihat pertumbuhan ekspor di negara-negara Afrika, di Asia Tengah, di Eropa Timur mulai masuk barang-barang kita. Ini terus dorong ekspor-ekspor seperti itu kopi misalnya, lanjut Presiden, naik 20 persen pertumbuhannya, ini bagus sekali. Ia juga menambahkan bahwa kakao yang di dalam negeri saja kurang, sehingga daerah-daerah yang memiliki kebun-kebun kakao tahun depan perlu dilakukan peremajaan.
Memasuki tahun ke-4, Pemerintahan Presiden Jokowi – Wakil Presiden Jusuf Kalla terus mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang dilakukan saat ini tidak lagi Jawa Sentris tetapi sudah berorientasi Indonesia Sentris.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang ada. Pemerintah juga mendorong pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (MC Riau/nin/eyv)
