:
Oleh G. Suranto, Rabu, 4 Oktober 2017 | 13:06 WIB - Redaktur: Juli - 911
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani komitmen bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kesepakatan bersama tersebut merupakan bagian dari upaya KPK mencegah tindak korupsi di instansi pemerintah daerah.
“Rapat koordinasi yang diselenggarakan bersama Pimpinan KPK memiliki arti penting dan sangat startegis. Hal ini, terkait dengan semangat kita bersama untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/10).
Djarot berharap, adanya komitmen bersama tersebut dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Di antaranya, dengan melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting.
Kemudian, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, serta menjamin kemandirian Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Termasuk melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik,” paparnya.
Dalam kesepakatan bersama tersebut juga mencakup pelaksanaan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen, dengan didukung oleh SDM dan anggaran pegawasan yang memadai.
Kemudian, melaksanakan pengendalian gratifikasi dan mengoptimalkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), melaksanakan perbaikan manajemen PNS dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja.
Disamping itu, juga melaksanakan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta bebas pungutan-pungutan liar, khususnys di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Sementara itu, Komisioner KPK Basaria Panjaitan menambahkan, rapat koordinasi ini bukan yang pertama. Hal yang penting adalah dibuatnya penandatanganan 14 komitmen yang mereka buat, dan komitmen itu mereka buat sendiri, bukan KPK.
“KPK di sini berkoordinasi dengan para kepala bidang, langkah-langkah apa yang perlu dbenahi, dan itu harus dikawal supaya benar-benar bersih. Dari 14 komitmen tersebut antara lain melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting,” paparnya.
Kemudian pelayanan terpadu satu pintu, itu benar-benar dilaksanakan orang di satu tempat, tidak ada pintu lain.
“Komitmen yang mereka buat itu, kita mendampingi kalau ada kendala-kendala, bersama petugas atau penyelenggara supaya bisa berjalan lancar,” ungkap Basaria.
