:
Oleh Dian Thenniarti, Selasa, 3 Oktober 2017 | 12:50 WIB - Redaktur: Juli - 693
Jakarta, InfoPublik - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berencana menambah trayek angkutan laut perintis menjadi 113 trayek di tahun 2018, dari sebelumnya yang hanya 96 trayek di 2016-2017.
Penambahan trayek ini sejalan dengan telah selesainya pembangunan kapal perintis baru sebanyak 10 unit pada tahun 2016 dan 50 unit pada akhir Desember 2017.
"Kami terus berupaya meningkatkan konektivitas atau keterhubungan antar pulau di Indonesia, salah satunya melalui peningkatkan pelayanan baik melalui pembangunan kapal perintis yang ditempatkan di seluruh penjuru wilayah Indonesia maupun peningkatan infrastruktur lainnya," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bay M. Hasani saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis, Selasa (3/10).
Sesuai dengan tema yang diangkat dalam Rakornas ini yaitu Pelayaran Perintis Mewujudkan Aksesibiltas Jasa Transportasi Laut Dalam Mendukung Konektivitas Antar Wilayah, Bay mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan angkutan laut perintis, baik dari segi jumlah armada kapal, trayek kapal maupun anggarannya.
"Begitu juga untuk alokasi anggaran terus meningkat yaitu jika pada tahun 2016 anggaran untuk penyelenggaraan perintis sebesar Rp930,99 Miliar meningkat di 2017 menjadi Rp943,99 Miliar yang terdiri dari anggaran untuk kapal yang dioperasikan oleh PT Pelni sebesar Rp512,92 miliar dan kapal Swasta sebesar Rp431,07 miliar,” ujar Bay.
Sementara itu, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Capt. Wisnu Handoko mengemukakan, secara umum angkutan laut perintis di Indonesia saat ini sudah berjalan lancar, dan hanya beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti ketersediaan galangan kapal dan ketersediaan kapal pengganti.
"Saat ini ketersediaan galangan kapal sekitar 70 persen dari jumlah galangan kapal yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat, sementara 82 persen dari seluruh jumlah kapal perintis yang dioperasikan berada di wilayah Indonesia bagian Timur. Kondisi ini membuat mobilitas kapal membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Wisnu.
Ia melanjutkan, begitu juga perlunya ketersediaan kapal pengganti jika terjadi kerusakan kapal sehingga tidak sampai mengganggu pelayanan keperintisan kepada masyarakat.
Untuk itu, Wisnu berharap dari Rakornas ini dapat menghasilkan kesepakatan dari semua stakeholder guna peningkatan kinerja penyelenggaraan angkutan laut di seluruh indonesia, selain itu juga diharapkan agar koordinasi dan pelayanan dapat ditingkatkan khususnya dalam hal konektivitas dan pelaksanaan program tol laut untuk pemerataan ekonomi di wilayah yang masih tertinggal, terluar dan belum berkembang.
"Ke depan, jalur trayek kapal perintis harus dapat terhubung dengan trayek kapal tol laut sehingga nantinya kapal perintis bisa menjadi penghubung antara pelabuhan feeder dengan Hub yang disinggahi kapal tol laut," tutup Wisnu.
