Pemerintah Benahi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Online

:


Oleh Baheramsyah, Kamis, 14 September 2017 | 05:13 WIB - Redaktur: Juli - 266


Jakarta, InfoPublik - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian terus membenahi penyaluran pupuk bersubsidi. Salah satunya dengan membangun sistem online dalam mendata kebutuhan petani melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

“Sejak 2015 hingga sekarang sudah banyak pembenahan dan dibangun sistem online. Kementan sudah mengembangkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK, red),” kata Kepala Bidang Data Komoditas, Pusat Data Informasi Kementerian Pertanian Anna Astrid dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (13/9).

Bukan hanya itu, ungkap Anna, bersama Kementerian BUMN dan Pemda dan Perbankan BUMN mengembangkan Kartu Tani.  Saat ini sudah ada 3,5 juta penerima Kartu Tani. Bahkan di 2018 akan diterapkan penuh di Pulau Jawa dan tahun selanjutnya di seluruh Indonesia.

“Untuk diketahui sejak 2016 relatif tidak ada keluhan petani mengenai pupuk. Pengendalian dilakukan ketat termasuk pengawalan TNI dan Satgas Pangan sehingga lebih dari 40 kasus pengoplos pupuk sudah diproses hukum," ujar Anna.

Lebih lanjut Anna mengatakan, berbagai kebijakan dan program Upaya Khusus (Upsus) sejak 2015 hingga sekarang seperti membangun infrastruktur irigasi, mekanisasi, bantuan dan subsidi benih, pupuk, asuransi, dan lainnya. Kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Buktinya produksi padi 2016 sebesar 79,2 juta ton atau naik 4,96 persen dibandingkan 2015. Artinya dalam dua tahun terakhir, produksi padi naik 8,4  juta ton setara Rp38,5 triliun. 

Peningkatan produksi padi berdampak pada menurunnya impor beras. Data BPS, impor beras Januari-Juli 2017 sebesar 188,6 ribu ton itu adalah bukan beras medium, tapi beras pecah 100 persen sebesar 185 ribu ton. Sisanya berupa benih dan beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri.

"Jadi sejak 2016 hingga sekarang Indonesia tidak impor beras," ujar Anna. Impor beras medium pada awal 2016 itu merupakan luncuran dari kontrak impor beras BULOG tahun 2015," bebernya.

Terkait kesejahteraan petani yang sebagian besar tinggal di pedesaan, Anna menilai, tidak benar bila petani dibilang semakin miskin. Buktinya data BPS menunjukan angka kemiskinan di pedesaan turun 842 ribu  orang atau minus 4,7 persen. Jika semula penduduk miskin di pedesaan Maret 2015 sebanyak 17,94 juta jiwa turun Maret 2017 menjadi 17,10 juta jiwa.