Hari Habitat Dunia 2017 : Mewujudkan Kota Cerdas di Indonesia

Jakarta, InfoPublik –Tantangan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman layak huni tidak hanya dihadapi Indonesia, namun juga negara lain di dunia. Oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan setiap hari Senin pertama di bulan Oktober di peringati sebagai Hari Habitat Dunia (HHD). 

“Peringatan HHD sangat penting untuk mengingatkan semua pihak terkait tujuan mewujudkan hunian layak huni dengan meningkatkan pelayanan infrastrukur dasar pemukiman dan perkotaan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan akibat urbanisasi,” jelas Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

HHD tahun 2017 di Indonesia mengangkat tema “Menuju Terwujudnya Kota Cerdas di Indonesia”. Tema sejalan dengan upaya Kementerian PUPR untuk mendorong terwujudnya 100 Kota Cerdas di Tahun 2030. Hal ini sebagai respon akan laju urbanisasi yang tinggi di Indonesia sebagai suatu fenomena yang pasti akan terjadi dan tidak dapat dihindari sehingga menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan adapatif untuk mengelola tantangan, peluang, dan dampak yang ditimbulkan, terutama dalam hal membangun kota sebagai tempat hunian bagi penduduknya agar lebih nyaman, aman, layak huni, dan berkelanjutan. 

“Perumahan layak huni harus memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan serta akses masyarakat yang mudah akan pelayanan infrasruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan konektivitas. Selain itu pembangunannya pun harus sesuai dengan rencana tata ruang sehingga pengembangan perumahan dan perkotaan menjadi terarah,” kata Sri Hartoyo.  

Pemerintah telah memulai perencanaan konsep pengembangan kota cerdas (smart city). Dalam Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional 2015-2045 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  dimana Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi sebagai salah satu unsur di dalamnya. Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi ini memliki 6 indikator yaitu Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment dan Smart Living. 

Dikatakannya untuk mewujudkan kota cerdas diperlukan sinergi pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dari berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dapat diatasi dengan dua cara, yaitu melalui infrastruktur yang  dikelola oleh lembaga-lembaga formal seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PDAM, PLN, dan Perusahaan Gas Negara. 

“Tetapi ada juga daerah perkotaan yang tidak bisa dijangkau oleh infrastruktur yang dikelola oleh lembaga formal tadi dan ini kita coba dengan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, misalnya dengan program KOTAKU yaitu kota tanpa kumuh,” ungkapnya. 

Untuk program berbasis masyarakat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya mempunyai beberapa program yaitu Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Disamping itu, dalam Renstra Kementerian PUPR mempunyai sasaran pembangunan kawasan permukiman dan pembangunan kota. Sasaran pembangunan kawasan permukiman diwujudkan dalam gerakan 100-0-100 yakni target 100% akses air minum aman, 0% kawasan kumuh permukiman, dan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019. 

Hingga tahun 2017, capaian akses air minum aman telah mencapai 71,14%, penataan kawasan kumuh perkotaan telah mencapai 21% dari total luasan 38.431 ha dan untuk capaian nasional sanitasi layak yang terdiri dari air limbah sebesar 67,20%, persampahan sebesar 86,73% serta drainase sebesar 58,85%. 

Menurutnya agar penanganan penataan kawasan perkotaan sesuai yang diharapkan,diperlukan komitmen Pemerintah Daerah dan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya pada setiap tahapannya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan pemeliharaan karena tanpa adanya kepedulian masyarakat maka program ini tidak akan dapat berjalan dengan optimal. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR