Kodam IV Diponegoro Lakukan Penilaian TNI Manunggal KB Kes di Temanggung

Temanggung, InfoPublik – Kodim 0706 Temanggung, Kamis (7/9), dinilai oleh tim lomba TNI Manunggal KB Kesehatan tingkat Kodam IV Diponegoro, yang berlangsung di halaman Koramil Kranggan.

Lomba bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana  dan kesehatan, sehingga diharapkan akan terwujud keluarga bahagia sejahtera.

Tim penilai dipimpin langsung Wakil Asisten Teritorial Kodam IV Diponegoro Mayor Infantri May Artanto, didampingi Bupati Temanggung Bambang Soekarno beserta Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Asisten Ekbang dan Kesra  dan pejabat terkait. 

Bupati Temanggung  dalam sambutannya, menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung  setiap upaya yang ditujukan untuk mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk atau lebih dikenal dengan sebutan penurunan Total Fertilety Rate (TFR).

“Oleh karena itu upaya TNI dalam program TNI Manunggal KB Kes patut disyukuri dan didukung bersama, karena  pada hakekatnya  masalah tersebut adalah  masalah kita semua seluruh lapisan masyarakat dan seluruh komponen bangsa”,ujarnya.

Sementara itu  ketua tim penilai lomba Mayor Infantri May Artanto mengatakan,  bhakti TNI Manunggal  Keluarga Berencana dan kesehatan merupakan  metode pembinaan teritorial  dibidang sosial.

Hal itu dilakukan baik atas permintaan instansi terkait atau inisiatif sendiri  yang dilakukan secara terkoordinasi. Disebutkan melalui kegiatan  tersebut, diharapkan bisa membantu pemerintah di bidang Keluarga Berencana sekaligus dapat meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Berkait dengan penilaian kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan  hendaknya dapat menjadi tolok ukur keberhasilan program KB  yang dilakukan secara terpadu di Jawa Tengah,” katanya seraya menambahkan  TNI khususnya Kodam IV Diponegoro  mendukung sepenuhnya program KB demi terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera.

Dikatakan bahwa aspek penilaian meliputi  komitmen  Bupati dalam mendukung program KB, partisipasi  aktif SKPD terkait, keaktifan PLKB dan Babinsa dalam penyuluhan KB, capaian program  dan pelaksanaan layanan KB.

“Oleh karena itu, program KB menjadi urusan wajib  dan harus didukung oleh semua komponen masyarakat. Dengan demikian program pembangunan  tidak akan mempunyai nilai tambah manakala program KB tidak berhasil,” ujarnya. (MC TMG/Agung/Ekape/toeb)