:
Oleh Eko Budiono, Rabu, 30 Agustus 2017 | 08:15 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 166
Jakarta,InfoPublik- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negari (Kemendagri), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk tidak melakukan korupsi.
“Saya terus mengingatkan itu untuk bisa dipertanggungjawabkan. Gunakan e-planing, dan terbuka. Satu rupiah pun uang program di Kemendagri dan BNPP harus bisa dipertanggungjawabkan dengan benar,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/8).
Mendagri mengatakan selama 2 tahun, Kemendagri ada peningkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Paling tidak, ada political wil dari pegawai Kemendagri untuk melaksanakan anggaran dengan benar sesuai ketentuan yang ada. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti di tempat lain,” ujarnya.
Dia mengaku khawatir dengan peningkatan masalah di daerah, karena banyak gubernur, bupati, walikota, inspektorat sampai kepala desa yang kerap menyelewengkan anggaran.
“Kita terus mencari terobosan yang bagus. Setidaknya ada semangat untuk meningkatkan. Untuk mencegah memang sulit meski aturan sudah bagus, itu kembali kepada diri kita masing-masing,” katanya.
Ia meminta agar fungsi kontrol baik dari Irjen, khususnya Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) harus sesuai aturan yang ada.
“Saya menginginkan jangan sampai ada pelanggaran, ada pungli, adanya penyalahgunaan keuangan negara. Ini harus dikembalikan kepada diri kita semuanya,” tegasnya.
