Sektor Ekonomi Perempuan Gorontalo Butuh Perhatian

Gorontalo, InfoPublik - Perempuan Gorontalo dalam sektor ekonomi perlu perhatian lebih. Penegasan ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa dalam sambutannya pada Lokakarya Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Hotel Grand Q, Senin (21/8).

“Dukungan peningkatan jumlah angkatan kerja dan pekerja perempuan akan sangat menentukan, terlebih lagi didukung oleh peningkatan kapabilitas perempuan, maka kesenjangan ekonomi akan semakin kecil,” ujar sekda.

Data BPS  tahun 2015 menyebutkan rata-rata pendapatan perempuan Gorontalo jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jika rata-rata pendapatan laki-laki sudah mencapai Rp13 juta per tahun maka perempuan hanya sekitar Rp4,6 Juta per tahun.

“Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi , pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang,” ungkap sekda.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan daerah/negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan secara efektif. Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Nontje Lakadjo mengatakan, permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menjadi isu strategis baik secara nasional maupun di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan ketegasan bahwa di dalam perlindungan perempuan dan anak adalah salah satu hal yang wajib di perhatikan oleh pemerintah daerah.

“Melalui lokakarya penguatan kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dimana kita tahu bersama bahwa PUG merupakan salah satu strategi utama pembangunan yang akan kita kembangkan,” tambah Nontje.

Pelaksanaan PUG akan berjalan baik jika didukung oleh komitmen  pimpinan daerah baik provinsi atau kabupaten/kota, kebijakan perencanaan di daerah yang mendukung kesetaraan gender, dukungan kelembagaan PUG, dukungan sumber daya manusia dan dukungan anggaran operasional dari kelembagaan PUG yang ada di SKPD masing-masing.

Kadis dinsos PPPA berharap pelaksanaan lokakarya ini juga mendapatkan output tersusunnya program-program yang terkait dengan permasalahan perlindungan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Gorontalo​. (mcprovgorontalo/humas/nova/toeb)