Jakarta, InfoPublik - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengungkapkan, wilayah Jabodetabek sudah memasuki kondisi darurat transportasi. Kesemrawutan yang terjadi di jalan, diperparah dengan kemacetan menjadi faktor penyebabnya. 

Oleh karena itu, BPTJ secara maraton tengah melakukan pembenahan di sektor transportasi, secara khusus di wilayah Jabodetabek, dan secara umum pembenahan juga dilakukan pada daerah lain di Indonesia. 

"Banyak hal yang terus dibenahi. Mulai dari peningkatkan integrasi antar moda, pembuatan Transit Oriented Development (TOD), dan tiket elektronik," jelas Kepala BPTJ Bambang Prihartono di Jakarta, Jumat (18/8).

Kebijakan untuk meningkatkan angkutan umum juga dilakukan melalui koordinasi dan penerapan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Selain itu, menurut Bambang, dukungan Pemerintah Daerah juga besar karena sama-sama ingin mewujudkan transportasi yang lebih baik lagi. 

"RITJ segera disampaikan ke Sekneg untuk dijadikan PP. Semua Kepala pemerintah daerah maraton dimintai persetujuannya," katanya. 

Dengan berbagai pembenahan dan terobosan yang dilakukan itu, Bambang optimis pengguna angkutan umum pada akhir tahun 2019 akan meningkat menjadi 60 persen dari 20 persen saat ini. 

"Begitu juga dengan waktu tempuh, saat ini hanya 11-12 km perjam, ditargetkan bisa menjadi 30 km perjamnya pada akhir tahun 2019,” tambah Bambang.