:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 15 Agustus 2017 | 15:08 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 366
Jakarta,InfoPublik- Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo mengatakan masalah perbatasan dengan negara tetangga menjadi fokus utama.
Menurut Hadi, permasalahan hukum pada dua negara baik Malaysia dan Timur Leste sama-sama mewarisi wilayah negara penjajah.
“Pernah survei hanya tidak cocok. Seperti tertulis titik letaknya 4 drajat 10 namun nyatanya patoknya tidak ada di situ. Ada yang merugikan kita dan ada yang melebihi kita, ini yang membuat tidak selesai. Harus dicari terobosan-terobosan,” kata Hadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8).
Meski masih dalam proses diplomasi, Hadi mengatakan tidak berdampak pada masyarakat sekitar. Karena menurutnya, itu merupakan status quo dalam pengosongan.
“Tapi kadang-kadang ada yang sudah mengirim penduduk dan kita upaya penyelesainnya. Jadi itu memang wilayah sengketa sehingga dipahami dua negara terkait dengan permasalahan yang di sengkatakan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, pembangunan di wilayah perbatasan menurutnya secara menyeluruh sudah baik. Pemerintah sudah membangun SDM dan infrastruktur menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat di perbatasan sehingga tidak tertinggal dengan saudaranya di kawasan tengah.
“Perbatasan bukan daerah terbelakang, pemerintah mendorong perbatasan adalah pintu gerbang atau halaman depan untuk aktivitas sosial ekonomi dan perdagangan negara tetangga tetangga. Jadi perbatasan adalah wajah dari NKRI,” katanya.
Dia menambahkan, pihaknya akan mengutus para sselon I untuk menjadi inspektur upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di 9 (sembilan) wilayah perbatasan. Sedangkan satu daerah lainnya wilayah Sebatik, Kalimatan Utara akan dihadiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi.
“Tujuan mengirim Eselon 1 sebagai inspektur upacara adalah bentuk komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk memberikan perhatian besar di kawasan perbatasan,” paparnya.
