:
Oleh Baheramsyah, Senin, 7 Agustus 2017 | 17:03 WIB - Redaktur: Juli - 321
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sapi sapi lokal untuk mencapai target swasembada daging sapi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Untuk mencapai target tersebut Kementan bekerja sama dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) dan kementerian terkait lainya, bersinergi untuk membuat rumusan kebijakan pengembangan sapi nasional dalam memenuhi tujuan swasembada daging sapi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan rumusan kebijakan tersebut dilaksanakan dalam Seminar dan Lokakarya yang diselenggaarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) bekerja sama dengan Universitas Andalas dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang dilakukan di Padang Sumatera Barat Rabu lalu.
Dalam Keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (7/8), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sambutanya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita mengatakan, Mentan menganggap penting membangun kedaulatan pangan dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa.
Amran menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah.
Menurutnya, kedaulatan pangan menjadi semakin relevan disaat Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana arus perdagangan barang dan jasa antar sesama negara se-kawasan Asia Tenggara akan semakin bebas untuk keluar masuk.
“Kondisi ini membuat kita harus bisa meningkatkan daya saing melalui sistem produksi dan distribusi yang efisien, termasuk di dalamnya sistem produksi dan distribusi sektor peternakan," ujar Mentan Amran.
Lebih lanjut, Mentan mengatakan, Pemerintah saat ini telah merancang ambisi besar untuk menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Fokusnya pada komoditas pangan strategis meliputi padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula dan daging sapi.
Selanjutnya Mentan Amran mengatakan, pembenahan tata niaga produk pertanian domestik menjadi hal penting dalam rangka terciptanya perdagangan pangan yang berkeadilan. Karena menurutnya, saat ini petani menghadapi persoalan pasar monopoli dan oligopoli pada agro input-nya.
Di sisi lain ketika menjual produk pertaniannya, para petani menghadapi pasar yang monopsonistik dimana posisi tawar petani sangat lemah dalam menentukan harga.
Pada struktur tersebut beberapa gelintir pedagang/tengkulak yang menguasai akses pasar, informasi pasar, dan permodalan yang cukup memadai berhadapan dengan banyak petani yang kurang memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai serta kelembagaan yang lemah.
“Oleh karena itu pembenahan tata niaga pertanian akan terkait erat dengan akses dan informasi pasar, kelembagaan petani dan pembiayaan bagi petani,"ungkapnya.
Penguasaan jalur distribusi dan praktik kartel mafia pangan dinilai bisa menjadi ancaman bagi target swasembada nasional.
Sekretaris Jenderal Wantanas Letnan Jenderal TNI Nugroho Widyotomo, menilai pemberantasan mafia pangan menjadi pilihan yang harus dilakukan. “Oleh sebab itu, mau tidak mau hal ini harus diberantas dan merupakan tugas dari pemerintah dan kita semua untuk menghilangkannya," kata Nugroho.
Menurutnya, impor pangan itu untungnya besar sehingga sangat memungkinkan pihak yang bisa menggagalkan swasembada adalah pelaku monopoli distribusi pangan dan kartel. “Logikanya kan rezeki mereka berkurang,” tambahnya.
