:
Oleh MC Kota Malang, Jumat, 28 Juli 2017 | 13:57 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 454
Malang, InfoPublik - Talk Show Makota Solutions dengan tema 'Pemantapan Kebangsaan di Lingkungan Kampus' digelar di Aula Polres Malang Kota, Kamis (27/7).
Talk show ini digelar dalam rangka menyamakan persepsi dan mencari solusi terhadap gerakan radikalisme yang mulai tumbuh di lingkungan kampus di Kota Malang.
Hadir dalam acara ini Wakil Walikota Malang Sutiaji, Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan, Komandan Kodim 0833 Malang Kota, Letkol Inf Nurul Yaqin, Rektor Universitas Brawijaya Moch Bisri, dan Rektor Universitas Wisnuwardhana Suko Wiyono.
Pada kesempatan kali ini Sutiaji menyampaikan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini kota/kabupaten, segala kebijakan yang diambil telah diatur regulasinya oleh UU No 23 tahun 2014, dimana urusan pendidikan, Pemerintah Kota Malang hanya diberi kewenangan mulai tingkat PAUD sampai tingkat SMP.
"Sementara itu, untuk tingkatan SMA/SMK kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan untuk perguruan tinggi masing-masing urusannya ada di bawah Kemenristekdikti," jelas Sutiaji.
Namun, jika akan diulas lagi, lanjut Sutiaji, dapat kita perhatikan bahwa peran Pemerintah Kota Malang bukan pada sektor pendidikannya di lingkungan kampus, melainkan lebih pada memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan hidup bagi seluruh warga yang menetap di Kota Malang.
"Ke depan, Pemerintah Kota Malang juga akan segera mengoordinasikan dan melakukan studi uji publik untuk memutuskan apakah Kota Malang memerlukan peraturan daerah yang mengatur secara detail tentang gerakan radikalisme di lingkungan kampus," tandasnya.
Sementara itu, Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan menjelaskan bahwa ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang ingin mengganti dasar negara kita dan merubah NKRI.
"Hal itu dapat kita lihat dengan tingginya radikalisme utamanya di kampus-kampus. Sifatnya lebih pada bahwa mereka ingin mendirikan negara khilafah," jelas AKBP Hoiruddin.
"Di Kota Malang terdapat 63 perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri yang memiliki 450 ribu sampai 500 ribu mahasiswa yang menjadi target potensial untuk dapat direkrut menjadi pendukung gerakan negara khilafah," tambah AKBP Hoiruddin.
Oleh karenanya, melalui kegiatan kali ini mari kita semua mencari solusi agar permasalahan radikalisme yang ada di perguruan tinggi dapat segera terselesaikan, agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Mari kita dukung pemerintah dengan memulainya dari Kota Malang, ajak Kapolres Malang Kota itu. (say/yon)
