:
Oleh MC Prov Gorontalo, Kamis, 15 Juni 2017 | 09:29 WIB - Redaktur: Kusnadi - 184
Manado, InfoPublik - Peristiwa terorisme di Marawi Filipina membuat Menkopolhukam mengadakan rapat koordinasi sekaligus mengundang beberapa kepala daerah yang berbatasan langsung dengan Filipina untuk hadir dalam rapat yang berlangsung Rabu (14/6) di Kantor Gubernur Sulut.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang diwawancarai usai rapat tersebut menjelaskan, Gorontalo diundang untuk mengikuti rapat koordinasi (rakor) tentang ancaman terorisme, radikalisme, dan antisipasi yang terjadi di Marawi Philipina,
Wagub dalam rakor tersebut melaporkan tentang adanya napi teroris yang ada di Provinsi Gorontalo, yang ditempatkan di lapas kelas 2 A gorontalo dan ditempatkan di lapas kelas 2 B Boalemo.
Wagub pada kesempatan itu pula melaporkan tentang Hizbut Tahrir Indonesia, dimana di Gorontalo sejak tahun 2015 sudah ada pengurusnya sampai tahun 2020.
“Saya mohonkan karena HTI ini belum dibubarkan maka tentunya ada proses penanganan menghadapi HTI,” kata Wagub.
Terkait pencegahan terorisme di Gorontalo, Wagub menguraikan agar kita harus menjaga daerah daerah perbatasan, dimana di Grontalo ada 2 kecamatan yang berbatasan dengan Sulawesi Utara dan ada dua kecamatan yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah.
“Ini perlu diantisipasi, tadi juga sudah dilaporkan oleh Kapolda bahwa aparat Polda Gorontalo sudah siap untuk menjaga perbatasan yang berbatasan dengan Sulut dan Sulteng,” kata Wagub.
Untuk penanganan , kata Wagub, tidak bisa secara parsial, tapi harus dilakukan secara komprehensif, secara paripurna dengan semua instansi seperti Kepolisian, TNI, dan unsur unsur pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara itu Menkopolhukam saat memberikan keterangan pers usai memimpin rapat koordinasi tentang terorisme terutama setelah terjadinya konflik Marawi mengatakan, pertemuan ini mengundang para gubernur yang berbatasan wilayahnya dengan Philipina, para Pangdam, Kapolda, unsur TNI, Kepolisian dan melibatkan Kemen terian/lembaga yang bersama sama untuk melakukan satu langkah langkah koordinasi dalam rangka membendung kemungkinan pelolosan, penerobosan dari Marawi ke Indonesia itu dapat kita eleminasi.
“Kita akan menyiapkan sikap untuk melakukan langkah langkah koordinasi yang lebih teriintegrasi baik aparat daerah maupun di tiap tiap daerah aparat keamanan baik Kepolisian maupun TNI dan melibatkan masyarakat sebagai early warning system.
Menurut Wiranto, keterlibatan masyarakat sangat penting karena masyarakatlah yang akan terlebih dahulu mengetahui apakah ada unsur unsur dari gerakan di marawi yang menerobos ke Indonesia. (MC Prov Gorontalo/Humas/Asriani/Kus)
