Ikuti Rapat Terbatas, Gubernur Usulkan Program Provinsi Jadi Proyek Strategis Nasional

:


Oleh MC Prov Gorontalo, Rabu, 7 Juni 2017 | 09:00 WIB - Redaktur: Kusnadi - 260


Gorontalo, InfoPublik  – Gubernur Rusli Habibie mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/6).

Pada kesempatan itu, Gubernur Rusli Habibie melaporkan perkembangan proyek strategis nasional di Provinsi Gorontalo yang telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, yakni pembangunan bendungan Bone Hulu, Bendungan Bulango Ulu, dan jalan penghubung Gorontalo-Manado (pelabuhan Taludaa).

“Kepada Presiden, Gubernur melaporkan bahwa ketiga proyek tersebut sangat dibutuhkan Provinsi Gorontalo,” jelas Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki, saat diwawacarai terkait hasil rapat tersebut.

Budi menambahkan, Presiden memberi respon positif terhadap ketiga proyek strategis nasional tersebut, dan memerintahkan kepada jajaran kementerian terkait untuk menyelesaikan perbagai kendala dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di Provinsi Gorontalo.

Selain melaporkan progres ketiga proyek strategis nasional tersebut, Gubernur juga menyampaikan 10 usulan program Provinsi, dimana 4 usulan diantaranya telah diakomodir dan dimasukkan menjadi proyek strategis nasional.

Budi menjelaskan, keempat usulan itu, yakni program konservasi dan rehabilitasi lahan pada daerah tangkapan air dan DAS Limboto menjadi bagian revitalisasi danau Limboto, program kelanjutan pembangunan GORR untuk segmen 3, program perluasan dan peningkatan status pengelolaan pelabuhan Anggrek, serta program pembangunan rumas sakit dr. Hasri Ainun Habibie.

Lebih lanjut tutur Kepala Bappeda, untuk program konservasi dan rehabilitasi lahan pada daerah tangkapan air dan DAS Limboto, Gubernur Rusli Habibie memberi masukan agar proyek tersebut dapat dikerjasamakan oleh Kementerian dengan TNI dan Polri.

“Saran itu disetujui Presiden,” ujar Budianto Sidiki.

Sedangkan untuk usulan kedua menyangkut kelanjutan pembangunan GORR serta penyelesaian pembiayaan untuk kebutuhan lahan di segmen 3, Presiden memintakan kesiapan Kementerian PU, dan Kementerian PU menyanggupi telah menyanggupinya.

“Alhamdulillah keempat usulan itu diterima oleh Presiden. Bahkan Presiden telah memerintahkan untuk ditindaklanjuti di tingkat Kemenko dan Kementerian. Jadi akan ada pertemuan selanjutnya antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Kementerian terkait,” pungkas Budianto Sidiki. (MC Prov Gorontalo/Humas/Haris/Kus)