DPR Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan

Jakarta, InfoPublik - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan. Mengingat, fenomena harga komoditas bahan pokok yang cenderung tinggi setiap menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya.  Namun di sisi lain, lonjakan harga kebutuhan bahan pokok justru tidak membawa keuntungan bagi para petani.

"Dari pantauan kami harga di pasar sudah meningkat seperti bawang merah dan cabe naiknya lumayan, yang ekstrem sekarang bawang putih. Nah, kami ingin melihat benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati oleh petani. Ternyata tidak, harga di petani begitu-begitu saja bahkan ada yang dibawah HPP (Harga Pokok Pangan-red), ini kan lucu," ujar Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik di Jakarta, Rabu (31/5).

Menurut Edhy, lebarnya disparitas harga pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk. Ia mengatakan, pemerintah masih menyuplai kebutuhan bawang putih dengan impor hingga 95 persen

Untuk itu, Edhy mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola distribusi pangan sehingga harga di pasar tetap stabil. Menurutnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan siasat kelompok tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak dari keadaan ini.

"Negara sudah memberikan ijin impor 500 ribu ton, tapi kok harga bawang putih tidak mampu kita atur," kritisinya.

Untuk mengatasi fenomena lonjaknya harga bawang ini, Ia meminta kepada seluruh kementerian terkait untuk saling berkordinasi dalam melakukan pengawasan, jika perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pasar yang terindikasi melakukan pembatasan pasokan ke pasar.

"Sekarang ini ekonomi kartel sehingga hanya pihak tertentu yang menikmati dan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Pemerintah harus berani bertindak karena keterbatasan kami banyak. DPR hanya bisa melakukan pengawasan tidak mengeksekusi," tuturnya.

Edhy juga komitmen akan mendorong alokasi anggaran ke sektor pertanian, salah satunya di Kabupaten Bandung sehingga bisa kembali bangkit menjadi sentra produksi bawang putih dengan luas areal tanaman mencapai 1.000 hektar.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1980-an Kabupaten Bandung dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih yang bisa menghasilkan 30 ton bawang putih dalam sehari. Oleh karena itu, pemerintah dan petani setempat menyambut baik gagasan ini.  Hanya saja, mereka meminta kejelasan Harga Pokok Pangan (HPP)  harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudiyakan bawang putih.