:
Banjarmasin, InfoPublik - Bimbingan Teknis (Bimtek) Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) resmi dibuka di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Rabu (24/5).
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan Yanuar Noor Rifai membacakan sambutan Gubernur Kalsel, yang mengatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, yang dilakukan oleh rakyat dan dikelola secara swadaya dengan sumber daya ekonomi yang dikuasainya.
Dari sistem ini lahir berbagai jenis usaha kecil dan menengah (UKM) meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya.
Disisi lain, ekonomi kerakyatan juga melahirkan berbagai jenis koperasi. Sebagai organisasi ekonomi, koperasi sejak kelahirannya disadari sebagai suatu upaya untuk memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia.
Koperasi juga dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Sebagai gambaran, jumlah koperasi diseluruh Kalimantan Selatan kurang lebih sebanyak 2.559 koperasi, sedangkan yang aktif saat ini kurang lebih sebanyak 1.775 koperasi.
Beberapa kekurangan yang terdapat dalam pengelolaan koperasi dan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, akses pasar, dan permodalan.
Langkah yang perlu diambil dalam upaya memberdayakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah harus dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pada koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah
Program pelatihan dan pendampingan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang bersifat terpadu dan berkesinambungan merupakan salah satu pilihan terbaik.
Untuk itu, Bimtek Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) ini digelar agar pengelola koperasi dan UMKM di Kalimantan Selatan mendapat pemahaman yang jelas tentang cara mendapatkan pinjaman dana bergulir dan bagaimana mengelolanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kegiatan ini dapat semakin meningkatkan jaringan pembiayaan khususnya dengan LPDB KUMKM, sehingga ke depan koperasi dan UMKM di Kalimantan Selatan dapat memperluas akses permodalan dan mampu berkembang dengan baik.
"Untuk itu kami meminta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan dan jajaran pemerintah Kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, terus melakukan pengawasan dan bimbingan bagi para pelaku koperasi dan UMKM yang mendapat dana tersebut," kata Noor Rifai. (Mc kalsel/Rns/Akz/toeb)
