Bom Kampung Melayu Berkorelasi Darurat Militer di Filipina

:


Oleh Yudi Rahmat, Kamis, 25 Mei 2017 | 18:49 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 457


Jakarta, InfoPublik - Teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) malam, diperkirakan ada korelasinya dengan darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di  Marawi, Mindanao.  

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Tubagus Hasanuddin, kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi, Selasa (23/5) malam, telah menyebabkan ruang gerak kelompok militan ISIS tersebut menjadi terbatas. Akibatnya, kelompok pendukung ISIS di Indonesia memunculkan eksistensinya, mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada jugan di sini.

"Pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao oleh Presiden Duterte harus dicermati pemerintah Indonesia. Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas. Khawatirnya, mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia," ujar Hasanuddin di Jakarta, Kamis (25/5).

Selain itu, lanjut Hasanuddin, kelompok militan ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia. Sehingga akan sangat mudah mendapatkan akses untuk masuk ke Indonesia."Indikasi adanya korelasi kelompok ISIS di Filipina dengan kelompok militan di Indonesia bisa dilihat dari adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017 silam," ungkap Hasanuddin.

Untuk itu, ia mengimbau pemerintah untuk menjalankan empat langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakuan kelompok ISIS.

Pertama, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air. "Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air," ujar mantan Sekretaris Militer ini.

Kedua, aparat intelijen harus aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para combatan ISIS."Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan," tutur Hasanuddin.

Kemudian, yang ketiga, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom."Lakukan sweeping bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan peledak," katanya.

Keempat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera  mengintruksikan semua unsur intelejen untuk melakukan operasi intelijen khusus untuk mengejar dan menangkap aktor-aktornya."Presiden harus memberikan intruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus," pungkas Hasanuddin.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memberlakukan darurat militer di Pulau Mindanao, Filipina selatan, menyusul pertempuran antara pasukan militer dan kelompok ISIS di Kota Marawi, Lanao del Sur, Filipina pada Selasa (23/5).

Dalam pertempuran itu, Pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, tampak diantara 15 milisi pendukung ISIS saat baku tembak terjadi dengan pasukan militer Filipina.

Pada bentrokan bersenjata sebelumnya, tepatnya April 2017 silam, militer Filipina berhasil menewaskan puluhan simpatisan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) tewas, dalam serangan besar-besaran di Pulau Mindanao. Diantara para korban, terdapat tiga warga Negara Indonesia, dan seorang warga Malaysia."Kami menewaskan 37 militan, 14 orang telah diidentifikasi dan 23 masih belum diketahui. Ada tiga warga Indonesia dan satu warga Malaysia," kata Kepala Militer Nasional Jenderal Eduardo Ano di Manila, Selasa (25/5).

Di Indonesia, aksi teror 'bom bunuh diri' kemudian terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (24/5)malam, yang menyebabkan tiga polisi meninggal dan dua orang yang diduga pelaku tewas. Insiden berdarah itu terjadi sehari setelah Presiden Filipina menyatakan darurat militer di Pulau Mindanao.