Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia telah menunjukkan perhatian atas maraknya penyebaran berita palsu di berbagai media sosial dan bertekad untuk mengatasi ancaman tersebut dengan memberdayakan seluruh institusi pemerintahan.

Penyebaran pesan dan berita palsu melalui media sosial dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan mengenai kebenaran sebuah informasi. Kebingungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menabur kebencian dan menciptakan perpecahan dan permusuhan di tengah masyarakat.

Awal tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menkopolhukam Wiranto mendirikan Badan Siber Nasional (BSN) untuk membantu mengatasi ancaman berita palsu yang bertujuan menyebarkan pesan fitnah dan kebencian melalui media sosial.

"Kondisi inilah yang melatarbelakangi pendirian Badan Siber Nasional yaitu untuk mencegah ancaman di dunia maya. Kita coba mengembangkan dan memberdayakan institusi yang ada, terutama LSN (Lembaga Sandi Negara-red)," kata Menkopolhukam Wiranto pada pertemuan mahasiswa pascasarjana di Jakarta pada 16 Maret lalu.

Sementara itu, Indonesia dipilih Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) menjadi tuan peringatan Hari Kemerdekaan Pers  Dunia atau World Press Freedom Day yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Rangkaian acara World Press Freedom Day dilaksanakan pada 1-4 Mei di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Sebagai bagian dari momentum ini, wartawan media mainstream Indonesia mendirikan Jaringan Wartawan Anti-Hoax (JAWAH) untuk melawan penyebaran berita hoax, yang mendapat pujian dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

"Saya memuji semua upaya yang dilakukan oleh berbagai komunitas dan pemerintah daerah untuk mengatasi peredaran berita palsu,” kata Menkominfo yang ditemui setelah menghadiri deklarasi pembentukan JAWAH di Kantor Wakil Presiden, Jumat (28/4).

Deklarasi jaringan JAWAH yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga dihadiri oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.

Rudiantara mengatakan, keterlibatan media mainstream sangat efektif dalam memerangi berita hoax, karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk memverifikasi fakta, baik melalui wartawan di lapangan maupun redaksi di ruang editorial.

"Sebagian besar berita hoax menyebar melalui media online. Hal ini berbeda dengan media cetak yang memiliki cukup waktu untuk menganalisa secara rinci," Rudiantara mencontohkan.

Dengan demikian, media mainstream memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menyatakan fakta pada berita-berita online yang diterbitkan. Dewan Pers menyatakan, dari 40 ribu organisasi media, sekitar 30 ribunya adalah media online. Ini merupakan tanggung jawab yang besar," kata Rudiantara. Karena itulah kampanye melawan penyebaran berita palsu harus terus dilakukan.

Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa kampanye melawan berita palsu (hoax) di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab wartawan atau praktisi media tetapi juga masyarakat, melalui keterlibatan mereka dalam informasi publik.

"Siapa pun anda, birokrat, politisi, profesional, atau bahkan ibu rumah tangga, hoax menyerang semua orang. Kita harus melawannya secara efisien," ujar Yosep.

Hoax tidak hanya beredar di Indonesia tapi juga di negara lain seperti negara-negara di  Eropa dan Amerika Serikat.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat Wina Armada Sukardi mengungkapkan bahwa berita palsu yang beredar di masyarakat didominasi oleh berita tentang kesehatan.

"Berita bohong tentang kesehatan banyak beredar di masyarakat, dan lebih sering dibagikan kembali oleh pembacanya karena kurangnya informasi," ungkapnya dalam rangkaian acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia di Jakarta, Senin (1/5).

Dua puluh tujuh persen dari seribu berita bohong yang dievaluasi selama setahun, mulai dari bulan Februari 2016, terindikasi sebagai berita palsu yang terkait dengan kesehatan.

Dari semua berita palsu yang beredar, isu politik menduduki peringkat kedua, yaitu 22 persen; diikuti berita hiburan, 15 persen; dan sisanya terkait dengan kompetisi bisnis dan isu-isu lain.

Rendahnya tingkat literasi menyebabkan beberapa orang percaya pada berita palsu atau hoax, ujar Pemimpin Redaksi Trans Media Titin Rosmasari, salah satu pembicara pada World Press Freedom Day 2017.

"Generasi sekarang lebih suka menggunakan gadget mereka daripada membaca buku," Ucap Titin.

Ia mengatakan bahwa UNESCO pada tahun 2012 memperkirakan bahwa tingkat melek huruf di Indonesia hanya sebesar 0,001, menunjukkan bahwa dari seribu orang, hanya satu individu yang telah secara aktif membaca buku.

Menurut Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid,awal tahun ini banyak yang masih belum bisa membedakan antara berita palsu dan nyata. Bahkan profesor, dokter dan akademisi cenderung mempercayai informasi yang ada di media sosial, Farid menambahkan.

"Media sosial memiliki pengaruh yang luar biasa. Sebuah berita palsu, yang diberi gambar dan judul, dapat menyebar dengan cepat (setelah diunggah)," kata Farid.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Farid dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2015 menemukan bahwa biasanya, mereka yang percaya pada berita bohong adalah  generasi transisi. Ada banyak profesor dan dokter yang percaya pada berita palsu semacam itu (yang disebarluaskan melalui media sosial).

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kebanyakan korban hoax dan layanan pesan singkat (SMS) menyesatkan adalah mereka yang memiliki kecerdasan tinggi.

Generasi ini lahir sebelum teknologi informasi dan terpapar teknologi informasi baru pada usia dewasa, kata Farid saat menjelaskan tentang generasi transisi.

"Anehnya, anak-anak yang lahir setelah kemunculan teknologi (informasi) tidak mudah percaya pada berita bohong. Anak-anak ini lebih selektif, karena mereka bisa melacak sumber berita dengan bantuan teknologi," Farid menegaskan. (Andi Abdussalam/Antara/Penerjemah: Siti Chodijah, Sugiarti/Vira)