Kunjungi Sialang Bungkuk, Menkum HAM RI Akui Ada Pemerasan Tahanan

Pekanbaru, InfoPublik - Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, Minggu (7/5/2017) meninjau kondisi rutan sialang bungkuk, Pekanbaru pasca kaburnya 448 tahanan Jumat lalu.

Usai berdialog dengan narapidana, Menkum HAM mengungkapkan sejumlah persoalan serius yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk. Salah satunya pemerasan yang dilakukan petugas dan pejabat Rutan yang membuat para tahanan protes dan berujung ricuh.

Sebab itu, Menkum HAM Yassona mememinta pihak kepolisian dan tim saber pungli bisa berperan aktif dalam memerangi pemerasan yang dilakukan petugas dan pejabat Rutan dan Lapas di Riau.

"Saya baru dengar dari dalam, keluhan-keluhan dari mereka (tahanan) sudah saya dengar. Betul-betul ada perbuatan yang tak bertanggungjawab, ada pemerasan, sengaja suatu ruangan dibuat padat untuk dijadikan pemerasan," ujar Menkum HAM.

Yassona juga sudah meminta Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara dan jajaran untuk melakukan penyelidikan, dugaan pungli dan pemerasan para napi oleh petugas dan pejabat Rutan dan Lapas sebagaimana dikeluhkan para tahanan.

"Saya sudah minta pak Kapolda tidak hanya menindak secara administratif, tapi juga dipidana petugas yang mengambil uang itu. Kita tidak ada toleransi terhadap pemerasan ini," tegas Yassona.

Lebih jauh dikatakan Yassona, hal ini penting dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan pelajaran bagi pejabat dan petugas Lapas dan Rutan lain di Indonesia untuk menghilangkan praktek pemerasan ini.

"Kita harap pihak kepolisian mencari bukti pemerasan ini, supaya kita tarok juga mereka (pejabat dan petugas Lapas), biar tahu bagaimana rasanya seperti apa di dalam," cetusnya.

Yassona juga menginstruksikan Kepala Lapas dan Rutan se-Indonesia untuk mengevaluasi kondisi bangunan hingga sistem pengamanan sistem pengamanan Rutan dan Lapas.

Tak hanya itu, Kepada awak media, Menkum HAM RI menyatakan sudah memerintahkan seluruh Kepala Lapas dan Rutan diseluruh Indonesia untuk memperhatikan sistem pengamanan.

"Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh Kalapas dan Rutan untuk memperhatikan kondisi di daerah masing-masing. Periksa ulang lagi itu jumlah KPLP, periksa pengamanan. Saya akan membentuk tim dan rapat seluruh jajaran," ujarnya.

Menurut Menkum HAM, setelah berdialog dengan para napi dan tahanan, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan pihaknya, salah satunya kondisi rutan yang sudah sangat tidak layak.

"Rutan ini kapasitas hanya bisa menampung 300 tetapi diisi 1.800 orang, artinya over kapasitas 600 persen. Memang ini menjadi persoalan seluruh Indonesia, tapi ini tidak bisa jadi alasan. Harus ada solusi untuk ini, makanya kita akan bahas ini bersama tim," tuturnya.

Dijelaskannya, untuk di Riau sendiri daya tampung tahanan hanya 2.000 tahanan saja, sementara jumlah tahanan yang ditampung saat ini sudah mencapai 10.000 penghuni. "Ini sangat menyedihkan," tuturnya.(MC Riau/yan)